Intime – Gelombang ketidakpuasan warga Apartemen Taman Rasuna (ATR) mencapai titik tertinggi dalam Rapat Umum Tahunan Anggota (RUTA) yang berlangsung pada 23 Mei 2026. Mayoritas peserta rapat secara terbuka menyatakan tidak lagi menaruh kepercayaan kepada jajaran Pengurus P3SRS ATR dan mendesak dilakukan pergantian kepengurusan.
Desakan tersebut ditujukan kepada jajaran Pengurus yang terdiri dari Nurseto Adi Putranto, Sharon Wirani, Christin Margaretha Sirait, Robby Kambey, dan Hardi Vincet. Menurut sejumlah peserta, tuntutan pemberhentian merupakan akumulasi kekecewaan atas berbagai persoalan organisasi yang terjadi sepanjang tahun 2026.
Mulai dari polemik pelaksanaan rapat, ketidakjelasan sejumlah dokumen organisasi, tidak disahkannya Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT), hingga minimnya transparansi dalam menjawab pertanyaan anggota menjadi alasan utama merosotnya kepercayaan warga terhadap pengurus.
Puncak ketegangan terjadi saat dalam forum muncul pertanyaan mengenai tingkat kepercayaan anggota terhadap pengurus. Berdasarkan kesaksian sejumlah peserta, mayoritas anggota yang hadir secara serempak menyatakan tidak percaya kepada pengurus yang saat ini menjabat.
“Ketika mayoritas anggota secara terbuka menyatakan ketidakpercayaan kepada Pengurus dalam forum resmi organisasi, maka hal tersebut tidak boleh dianggap sebagai persoalan biasa. Pengurus harus melihatnya sebagai sinyal serius bahwa kepercayaan anggota telah mengalami erosi yang sangat besar,” kata tokoh warga ATR, Olvian Mazaid, di Jakarta, Rabu (3/6).
Meski demikian, forum tidak pernah sampai pada tahap pengambilan keputusan. RUTA berakhir tanpa menghasilkan keputusan terkait RKAT maupun penyelesaian berbagai persoalan yang menjadi sumber ketidakpuasan anggota.
Selain persoalan kepengurusan, rapat juga diwarnai protes terkait dugaan ketidaksesuaian antara jalannya Rapat Umum Anggota Luar Biasa (RUALB) pada 10 Januari 2026 dengan notulen serta dokumen yang kemudian dibuat oleh notaris.
Sejumlah peserta mempertanyakan adanya perbedaan mendasar antara fakta persidangan yang mereka saksikan secara langsung dengan isi dokumen resmi yang beredar. Persoalan tersebut dinilai krusial karena menyangkut validitas dokumen organisasi yang menjadi dasar berbagai keputusan penting di lingkungan P3SRS ATR.
Akibat polemik tersebut, sejumlah warga telah melaporkan notaris yang menyusun dokumen tersebut kepada Dewan Kehormatan dan Dewan Etik Ikatan Notaris Indonesia (INI) untuk dilakukan pemeriksaan etik dan profesi.
Tidak hanya melalui jalur etik, sebagian warga juga tengah mempertimbangkan langkah hukum lanjutan, termasuk kemungkinan pelaporan pidana terhadap pihak-pihak yang diduga terlibat dalam penyusunan maupun penggunaan dokumen yang dianggap tidak sesuai dengan fakta persidangan.
Sorotan peserta rapat tidak hanya tertuju kepada pengurus. Peran Pengawas yang terdiri dari Syarifudin Noor, Diki Gita Purnama, dan Wisnu Susanto juga menjadi bahan kritik karena dinilai gagal menjalankan fungsi kontrol organisasi secara efektif.
Banyak anggota mempertanyakan mengapa berbagai persoalan yang berkembang selama ini tidak mendapatkan koreksi maupun peringatan yang memadai dari Pengawas. Padahal, menurut mereka, Pengawas memiliki mandat untuk memastikan seluruh kebijakan dan tindakan pengurus berjalan sesuai AD/ART, peraturan organisasi, serta ketentuan hukum yang berlaku.
“Pengawas memang tidak menjadi objek tuntutan pemberhentian dalam forum, namun banyak anggota mempertanyakan mengapa berbagai persoalan yang terjadi selama ini tidak mendapatkan koreksi maupun peringatan yang memadai dari Pengawas,” ujar salah seorang peserta rapat.
Berakhirnya RUTA tanpa keputusan strategis semakin memperkuat kekhawatiran warga mengenai kondisi tata kelola organisasi di lingkungan P3SRS ATR. Hingga kini, krisis kepercayaan terhadap pengurus dan tuntutan perbaikan tata kelola dinilai masih menjadi pekerjaan rumah besar yang belum menemukan titik penyelesaian.
