Masalah MBG bukan pada niatnya, melainkan pada siapa yang untung dan siapa yang
menanggung risiko.
Program Makan Bergizi Gratis atau MBG lahir untuk membagi manfaat. Namun, hal yang belum terbagi secara adil justru risikonya. Ketika sebuah dapur MBG mulai beroperasi, pengelola menerima pembayaran, pemasok memperoleh pasar, pemilik bangunan mendapat penyewa, dan tenaga kerja memperoleh penghasilan. Namun, ketika makanan terlambat, mutunya buruk, atau menimbulkan gangguan kesehatan, negara membayar penanganannya, sekolah menghadapi kekacauan, orangtua menanggung kecemasan, dan anak menjadi korban.
Keuntungan langsung dinikmati pelaksana. Kerugiannya dibagikan kepada publik. Di sinilah persoalan mendasar MBG. Masalahnya bukan hanya kualitas menu, kurangnya pelatihan, atau lemahnya inspeksi. Masalah yang lebih dalam terdapat pada aturan permainan yang belum membuat setiap pihak menanggung akibat dari keputusannya sendiri.
MBG tetap mempunyai tujuan yang penting. Anak tidak seharusnya belajar dalam keadaan lapar. Ibu hamil, balita, dan keluarga rentan juga membutuhkan dukungan gizi. Karena itu, kritik terhadap MBG seharusnya tidak diarahkan untuk menghilangkan program, melainkan menyelamatkan tujuan baiknya dari tata kelola yang keliru.
Membaca peringatan sebagai masalah sistem
Tanda-tanda masalah MBG tidak lagi dapat dianggap sebagai gangguan kecil dalam program baru. Pada Juni 2026, Kejaksaan Agung menetapkan tiga mantan pimpinan Badan Gizi Nasional sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyimpangan tata kelola MBG. Proses hukum tentu harus tetap menghormati asas praduga tidak bersalah. Namun, ketika perkara menyentuh tingkat pimpinan tertinggi, persoalannya tidak dapat lagi dijelaskan sebagai kesalahan satu dapur atau satu pemasok.
BGN juga mengungkapkan bahwa sejak program dimulai hingga 29 Mei 2026, sebanyak 8.182 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi pernah dihentikan sementara. Pada tanggal tersebut, 2.213 SPPG masih berada dalam status suspend.
Penghentian sementara memang menunjukkan bahwa mekanisme penertiban bekerja. Namun, jumlahnya sekaligus memperlihatkan bahwa terlalu banyak dapur telah masuk ke dalam sistem sebelum kesiapannya benar-benar terjamin.
Kepercayaan masyarakat pun menghadapi tekanan. Survei SMRC pada Juli 2026 mencatat hanya 33,8 persen warga yang menyatakan puas terhadap pelaksanaan MBG. Sebaliknya, 61,6 persen menyatakan kurang atau tidak puas. Angka tersebut tidak serta-merta berarti masyarakat menolak pemberian makanan kepada anak. Publik tampaknya mampu membedakan antara tujuan program yang baik dan cara pelaksanaan yang bermasalah.
Perbedaan itu penting. Kritik terhadap tata kelola MBG bukan serangan terhadap anak yang membutuhkan makanan. Justru, kritik diperlukan agar tujuan baik program tidak tenggelam oleh kelemahan sistem dan kepentingan para pelaksana.
Ketika penyimpangan masih menguntungkan
Teori permainan (Game Theory) membantu menjelaskan mengapa masalah dapat terus berulang meskipun aturan telah dibuat. Teori yang dicetuskan John Nash, peraih Nobel Ekonomi 1994, ini mempelajari pilihan para pihak yang saling memengaruhi.
Pendekatan ini tidak berangkat dari anggapan bahwa setiap pengelola berniat buruk. Pertanyaannya lebih sederhana: dari pilihan yang tersedia, tindakan mana yang paling menguntungkan?
Bayangkan seorang pengelola dapat menghemat banyak uang dengan membeli bahan yang lebih murah, mengurangi porsi, atau memilih pemasok dengan mutu lebih rendah. Ia juga mengetahui bahwa pemeriksaan tidak selalu dilakukan secara mendadak. Kalaupun pelanggaran ditemukan, pembayaran belum tentu langsung dihentikan dan kontraknya belum tentu segera dicabut.
Dalam keadaan seperti itu, menurunkan mutu dapat terlihat sebagai pilihan yang menguntungkan. Jika tidak ketahuan, pengelola menikmati selisih keuntungan. Jika ketahuan, sebagian biaya pemeriksaan, pengobatan, penggantian makanan, dan pemulihan pelayanan masih ditanggung negara. Penyimpangan akhirnya bukan hanya terjadi karena seseorang kekurangan moral. Penyimpangan juga dapat terjadi karena sistem membuatnya tetap menguntungkan.
Logikanya mirip dengan pengendara di jalan raya. Jika pelanggaran jarang diperiksa dan hukumannya hampir tidak terasa, sebagian orang akan terus melanggar. Namun, jika pelanggaran mudah diketahui dan akibatnya benar-benar ditanggung pelaku, orang akan lebih berhati-hati.
Negara tidak cukup meminta seluruh pelaksana “bekerja dengan hati”. Negara harus memastikan bahwa bekerja dengan benar menjadi pilihan paling menguntungkan, sedangkan memotong kualitas menjadi pilihan yang paling merugikan. Inilah inti teori permainan dalam MBG: bukan sekadar mencari pemain yang lebih baik, melainkan mengubah akibat dari setiap pilihan yang mereka ambil.
Bonus politik yang dapat berbalik
MBG jelas mempunyai nilai politik. Program ini hadir langsung dalam kehidupan keluarga, diterima berulang, dan mudah dikaitkan dengan pemerintah yang sedang berkuasa. Jika makanannya aman, disukai anak, dan mengurangi pengeluaran keluarga, wajar apabila pemerintah memperoleh penghargaan politik. Dalam demokrasi, pemerintah yang menghasilkan pelayanan baik memang layak mendapatkan kepercayaan.
Namun, banyaknya penerima tidak otomatis sama dengan banyaknya pendukung. Pemilih tidak hanya melihat apakah anak memperoleh makanan. Mereka juga menilai keamanan, rasa, ukuran porsi, kejujuran anggaran, pemerataan wilayah, serta dampaknya terhadap pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik lainnya.
Karena MBG sangat melekat pada identitas pemerintah, keberhasilan dan kegagalannya sulit dialihkan kepada pihak lain. Jika berhasil, MBG dapat menjadi warisan sosial sekaligus bonus politik. Jika gagal, program ini dapat menyatukan berbagai kekecewaan dalam satu simbol: makanan tidak aman, pengadaan bermasalah, anggaran membengkak, dan jaringan pelaksana yang lebih diuntungkan daripada penerima.
Pemerintah menghadapi tiga pilihan.
Pilihan pertama adalah terus mengejar perluasan. Semakin banyak dapur, penerima, pekerja, pemasok, dan pengelola terhubung dengan MBG, semakin besar nilai sosial dan politiknya menjelang 2029. Namun, semakin besar jaringan dibangun sebelum pengawasannya matang, semakin besar pula risiko yang harus ditanggung.
Pilihan kedua adalah melakukan perbaikan sebagian. Sejumlah pejabat diganti dan beberapa dapur ditutup, tetapi pola pembayaran, pemilihan mitra, serta pembagian risiko tetap sama. Strategi ini dapat menenangkan keadaan sementara, tetapi tidak mencegah masalah lama muncul kembali.
Pilihan ketiga adalah mengubah aturan permainannya.
Pilihan terakhir memang paling berat. Pemerintah mungkin harus mengurangi target, membatalkan kontrak, membuka data yang selama ini sulit diakses, dan menghadapi kelompok yang kehilangan keuntungan. Namun, justru pilihan tersebut yang paling mungkin mengubah MBG dari potensi beban politik menjadi warisan kebijakan.
Tiga aturan dan satu pagar politik
Pertama, setiap SPPG perlu memiliki jaminan kinerja.
Sebagian pembayaran, misalnya 5–10 persen, tidak langsung dicairkan. Dana tersebut baru dibayarkan setelah pengelola memenuhi standar keamanan, tidak menyembunyikan insiden, dan mempertahankan mutu pelayanan selama periode tertentu. Jika terjadi pelanggaran berat, jaminan dapat digunakan untuk pemeriksaan laboratorium, pengobatan, kompensasi korban, atau pemulihan pelayanan. Dengan cara ini, kegagalan tidak lagi sepenuhnya menjadi biaya APBN. Pelaksana ikut menanggung akibat dari keputusan yang dibuatnya.
Kedua, pemerintah perlu menerapkan audit acak dan rapor publik.
Pemeriksaan yang selalu dijadwalkan mudah dipersiapkan. Dapur dapat dibersihkan menjelang kunjungan, sementara kebiasaan hariannya tidak berubah. Audit harus dilakukan tanpa pemberitahuan dan berbasis risiko. SPPG dengan banyak keluhan, keterlambatan, perubahan pemasok yang mencurigakan, makanan tersisa tinggi, atau catatan suhu tidak lengkap harus lebih sering diperiksa. Setiap dapur juga perlu memiliki rapor yang dapat dilihat orangtua. Rapor tersebut memuat hasil pemeriksaan kebersihan, ketepatan waktu, jumlah keluhan, makanan tersisa, riwayat penghentian operasi, dan langkah perbaikannya.
Publik juga perlu mengetahui siapa yang memperoleh manfaat ekonomi. Nama yayasan saja tidak cukup. Pengurus, pemasok utama, pemilik bangunan, nilai pembayaran, dan pemilik manfaat perusahaan perlu dibuka.
Ketiga, sekolah perlu mempunyai hak mengganti operator.
Sekolah dan orangtua tidak boleh menjadi penerima pasif yang hanya dapat mengeluh. Jika pelayanan terus buruk, sekolah harus dapat meminta layanan dialihkan kepada operator lain yang telah lolos seleksi. Anggaran mengikuti penerima, bukan melekat permanen pada dapur. Kontrak SPPG juga tidak seharusnya menjadi hak tanpa batas waktu. Operator yang aman, efisien, dan disukai penerima dapat memperoleh perpanjangan. Operator yang berulang kali gagal harus kehilangan kontraknya.
Tiga aturan tersebut perlu dilengkapi dengan pagar politik menjelang pemilu.
Dalam periode 12–18 bulan sebelum pemungutan suara, pembukaan SPPG baru harus mengikuti formula kebutuhan yang telah diumumkan sebelumnya. Tidak boleh ada foto calon, simbol partai, peresmian oleh kandidat, atau narasi bahwa makanan merupakan pemberian pribadi seorang pejabat. MBG dibiayai APBN. Ia adalah pelayanan negara, bukan hadiah seorang tokoh. Pagar tersebut tidak hanya melindungi pemilih. Ia juga melindungi pemerintah dari tuduhan menggunakan program sosial untuk membangun ketergantungan politik.
Kesempatan menyelamatkan MBG
Putusan Mahkamah Konstitusi pada 30 Juli 2026 yang meminta agar anggaran MBG yang bukan komponen utama pendidikan dipisahkan dari anggaran pendidikan memberikan kesempatan untuk menata program secara lebih jujur. Pemisahan itu paling lambat harus dilakukan dalam APBN 2028.
Keputusan tersebut tidak perlu dipandang sebagai ancaman terhadap MBG. Anggaran yang berdiri sendiri justru membuat biaya program lebih mudah diperiksa dan hasilnya lebih mudah diukur.
Pemerintah tidak lagi cukup melaporkan jumlah dapur, porsi, dan penerima. Pemerintah harus menunjukkan apakah makanan aman, benar-benar dikonsumsi, sedikit terbuang, menjangkau kelompok yang paling membutuhkan, dan diberikan dengan biaya yang masuk akal.
MBG masih dapat menjadi investasi sosial yang besar dan membanggakan. Namun, keberhasilannya bergantung pada keberanian pemerintah mengubah siapa yang memperoleh keuntungan dan siapa yang menanggung risiko.
Pelaksana yang bekerja baik harus memperoleh manfaat. Pelaksana yang gagal harus benar-benar menanggung kerugian. Orangtua harus memperoleh informasi. Sekolah harus mempunyai pilihan. Program harus dibebaskan dari personalisasi politik.
Pada akhirnya, pemerintah tidak akan dinilai hanya dari berapa juta kotak makanan yang dibagikan sebelum 2029. Pemerintah akan dinilai dari kemampuannya memastikan bahwa anak memperoleh makanan yang aman, orangtua mendapatkan kepastian, dan uang publik tidak berubah menjadi keuntungan tanpa tanggung jawab.
MBG tidak hanya membutuhkan pemain baru.
MBG membutuhkan aturan permainan baru.
Penulis:
Dr Adis Imam Munandar adalah pendiri Fortasia Research Indonesia, peneliti, dan konsultan dengan fokus pada kebijakan publik, manajemen, serta ekonomi. Ia pernah menjadi tenaga ahli Bappenas dalam penyusunan arah Transformasi Ekonomi Indonesia 2020–2045 dan pernah dosen tetap di Sekolah Kajian Stratejik dan Global Universitas Indonesia, dengan pengalaman panjang dalam riset, strategi, dan pengembangan kebijakan.
