Intime – Rencana Badan Gizi Nasional (BGN) memperluas program Makan Bergizi Gratis (MBG) ke Arab Saudi menuai kritik tajam. Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat, menilai pemerintah seharusnya fokus membenahi pelaksanaan MBG di dalam negeri sebelum membawa program tersebut ke luar negeri.
Menurut Achmad, ekspansi MBG ke Sekolah Indonesia di Jeddah dan Makkah justru menimbulkan pertanyaan besar terkait prioritas kebijakan pemerintah di tengah berbagai persoalan yang masih membayangi program tersebut di Indonesia.
“Pertanyaannya sederhana, mengapa pemerintah ingin membawa MBG ke Arab Saudi ketika pelaksanaan di dalam negeri sendiri masih menyisakan persoalan anggaran, tata kelola, keamanan pangan, dan efektivitas program?” kata Achmad dalam keterangannya yang diterima Intime, Selasa (2/5).
Ia menegaskan, MBG seharusnya dievaluasi dan dirapikan terlebih dahulu, bukan terus diperluas tanpa perencanaan yang matang.
“Gizi anak memang penting, tetapi kebijakan gizi tidak boleh berubah menjadi proyek raksasa yang terus membesar seperti balon. Semakin ditiup terlihat gagah, tetapi jika kulitnya adalah APBN yang terbatas dan tata kelola yang belum kuat, balon itu bisa meletus di tangan publik,” ujarnya.
Achmad menilai, pelaksanaan MBG di Jeddah bukanlah perluasan sederhana. Berdasarkan estimasi biaya yang beredar, satu porsi makanan di Arab Saudi bisa mencapai 15 hingga 20 riyal atau sekitar Rp70 ribu hingga Rp94 ribu, jauh lebih tinggi dibanding standar MBG di Indonesia yang sekitar Rp15 ribu per porsi.
Dengan sasaran sekitar 1.408 siswa di Jeddah dan Makkah, kebutuhan anggaran harian diperkirakan menembus Rp132 juta, belum termasuk biaya operasional, logistik, audit, hingga pembentukan unit layanan di luar negeri.
“Ini bukan sekadar membagikan makan siang kepada siswa. Ada konsekuensi hukum, diplomatik, fiskal, dan akuntabilitas lintas negara yang harus dipikirkan secara serius,” tegasnya.
Menurut dia, perhatian negara terhadap anak-anak Indonesia di Arab Saudi memang penting. Namun, bentuk dukungan tersebut tidak harus selalu diwujudkan melalui program MBG.
“Pemerintah bisa memperkuat bantuan pendidikan, subsidi sekolah, perlindungan bagi anak pekerja migran, atau dukungan layanan konsuler yang mungkin justru lebih tepat sasaran dan efisien,” katanya.
Achmad juga menyoroti besarnya beban anggaran yang harus ditanggung negara untuk menjalankan program MBG. Pada 2025, program tersebut mendapatkan alokasi sekitar Rp71 triliun. Sementara untuk 2026, anggaran yang disiapkan mencapai Rp268 triliun dengan tambahan dana cadangan sebesar Rp67 triliun.
Menurutnya, angka tersebut menunjukkan bahwa MBG telah berkembang menjadi salah satu program belanja negara terbesar dalam sejarah Indonesia.
“MBG bukan lagi program sosial biasa. Ini sudah menjadi mesin belanja negara raksasa. Ketika pemerintah harus melakukan berbagai efisiensi anggaran dan bahkan menyesuaikan pola distribusi makanan, itu menunjukkan ruang fiskal sebenarnya tidak seluas narasi politik yang dibangun,” ujarnya.
Ia mengingatkan pemerintah agar tidak terjebak pada ambisi memperluas program sebelum memastikan fondasi pelaksanaannya benar-benar kuat.
“Jangan sampai pemerintah terlalu sibuk mengekspor simbol keberhasilan ke luar negeri, sementara pekerjaan rumah di dalam negeri belum selesai. Prioritas utama seharusnya memastikan MBG berjalan efektif, aman, dan akuntabel bagi puluhan juta penerima manfaat di Indonesia terlebih dahulu,” pungkasnya.
