Intime – Penunjukan Naniek S. Deyang sebagai Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) memunculkan sejumlah pertanyaan di ruang publik.
Pengamat Pemerintahan Universitas Pamulang (Unpam), Muhammad Akbar Maulana, menilai masyarakat berhak mempertanyakan dasar pemilihan pimpinan lembaga strategis yang mengelola program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Akbar menegaskan kritik tersebut bukan ditujukan kepada Nanik secara personal. Namun, ia menilai publik perlu mendapat penjelasan mengenai alasan pemerintah menunjuk figur yang hingga kini juga diketahui masih menjabat sebagai komisaris di Pertamina.
“Publik berhak bertanya karena BGN mengelola program prioritas nasional dengan anggaran yang besar dan menyentuh jutaan masyarakat,” kata Akbar, Kamis (4/6).
Menurutnya, yang menjadi perhatian bukan semata siapa yang dipilih, melainkan bagaimana proses penunjukan dilakukan. Ia menyebut Indonesia memiliki banyak ahli gizi, pakar pangan, akademisi kesehatan masyarakat, hingga profesional yang telah lama berkecimpung dalam isu nutrisi dan ketahanan pangan.
“Wajar jika masyarakat bertanya, mengapa posisi yang sangat dekat dengan urusan gizi tidak diisi figur yang memiliki rekam jejak kuat di bidang tersebut,” ujarnya.
Akbar juga menyoroti kembali isu rangkap jabatan yang muncul setelah penunjukan Nanik. Menurut dia, semakin banyak jabatan yang dipegang seseorang, semakin besar pula pertanyaan publik mengenai fokus dan efektivitas kerja pejabat tersebut.
Sorotan terhadap BGN, lanjut Akbar, semakin menguat setelah Kejaksaan Agung melakukan penggeledahan di kantor lembaga tersebut pada 3 Juni 2026. Meski begitu, ia mengingatkan agar publik tetap menghormati proses hukum yang sedang berjalan dan tidak terburu-buru menyimpulkan adanya pelanggaran.
“Tentu publik tidak boleh menghakimi siapa pun sebelum ada kepastian hukum. Namun momentum ini membuat pertanyaan mengenai kepemimpinan BGN menjadi semakin relevan,” katanya.
Akbar menilai masyarakat menginginkan sosok pemimpin yang mampu menghadirkan kepercayaan publik melalui profesionalisme, independensi, dan akuntabilitas.
“Yang dipersoalkan bukan siapa yang mendapat jabatan, tetapi bagaimana jabatan itu diberikan. Kepercayaan publik lahir dari keyakinan bahwa posisi strategis diisi oleh orang yang paling tepat, bukan sekadar orang yang tersedia,” pungkasnya.
