Intime – Pengamat pertanian Khudori menilai rencana pemerintah menaikkan harga eceran tertinggi (HET) MinyaKita belum tentu membuat harga minyak goreng rakyat itu sesuai dengan ketentuan di pasar.
Saat ini HET MinyaKita dipatok Rp 15.700 per liter. Pemerintah tengah membahas penyesuaian harga menyusul kenaikan harga minyak sawit mentah (CPO). Namun, besaran kenaikan dan waktu penerapannya masih menunggu perkembangan harga bahan baku.
Khudori mengatakan fluktuasi harga CPO membuat pemerintah sulit menentukan kapan harga akan benar-benar stabil.
“Sulit dipastikan kapan harga CPO akan stabil,” ujar Khudori, Selasa (9/6).
Menurutnya, harga CPO dipengaruhi banyak faktor, mulai dari keseimbangan pasokan dan permintaan dunia, harga minyak nabati lain, hingga kebijakan pemerintah seperti program biodiesel dan aturan ekspor.
Khudori memprediksi harga CPO bisa semakin tinggi ketika program B50 mulai diterapkan pada Juli 2026. Jika hal itu terjadi, pasokan minyak sawit untuk kebutuhan pangan akan berkurang dan harga minyak goreng berpotensi naik.
Ia menilai penyesuaian HET MinyaKita memang sulit dihindari. Sebab, saat HET ditetapkan Rp 15.700 per liter, harga CPO masih sekitar Rp 12.600 per kilogram. Sementara saat ini harga CPO sudah berada di kisaran Rp 14.500 hingga Rp 15.000 per kilogram.
Meski demikian, kenaikan HET belum tentu membuat harga MinyaKita di pasar mengikuti aturan.
“Hampir dua tahun sejak diberlakukan, HET MinyaKita belum bisa dipenuhi secara konsisten,” katanya.
Khudori menyebut terdapat persoalan struktural yang menjadi penyebab. Di antaranya biaya produksi yang tidak sebanding dengan harga bahan baku serta rantai distribusi yang terlalu panjang.
Dia juga menilai skema HET dan kewajiban pasokan domestik atau DMO sejatinya telah diterapkan saat krisis minyak goreng 2021-2022, namun belum mampu menyelesaikan persoalan secara menyeluruh.
Karena itu, Khudori menyarankan pemerintah mempertimbangkan skema subsidi langsung kepada kelompok masyarakat berpenghasilan rendah agar bantuan lebih tepat sasaran.
“Dengan pembelian MinyaKita yang terbuka untuk semua kalangan, tujuan awal program ini berpotensi tidak tercapai,” ujarnya.
