Intime – Pemerhati ekonomi politik Radhar Tribaskoro menilai slogan “Indonesia Bangkrut” yang diusung mahasiswa dalam sejumlah aksi demonstrasi belakangan perlu dilihat secara lebih cermat dan berdasarkan data ekonomi yang tersedia.
Menurut Radhar, mahasiswa memiliki peran penting dalam sejarah politik Indonesia sebagai kelompok yang kerap menyuarakan kepentingan rakyat. Namun, sikap kritis tersebut tetap perlu disertai ketelitian dalam membaca persoalan.
“Mahasiswa memiliki posisi moral yang penting, tetapi tuntutan mereka juga harus diuji apakah sesuai dengan kenyataan dan benar-benar membantu rakyat yang mereka bela,” ujar Radhar dalam keterangannya di Jakarta, Senin (15/6).
Ia menilai penggunaan slogan “Indonesia Bangkrut” tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi ekonomi nasional saat ini.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi pada Mei 2026 tercatat sebesar 3,08 persen secara tahunan. Sementara Bank Dunia masih memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia berada di kisaran 5 persen pada tahun ini.
“Ekonomi Indonesia memang menghadapi tekanan, tetapi belum berada dalam kondisi kolaps,” kata dia.
Radhar menilai pelemahan rupiah dan tekanan di pasar saham tidak dapat serta-merta dijadikan indikator bahwa negara berada dalam kondisi bangkrut. Menurut dia, pergerakan pasar keuangan juga dipengaruhi oleh persepsi dan sentimen investor.
Selain itu, ia menyoroti tuntutan mahasiswa terkait penurunan harga bahan bakar minyak (BBM). Menurutnya, kenaikan harga yang terjadi saat ini lebih banyak menyasar BBM nonsubsidi seperti Pertamax, sedangkan harga Pertalite masih dipertahankan di level Rp 10.000 per liter.
“Perlu dibedakan BBM yang digunakan masyarakat berpenghasilan rendah dengan BBM yang lebih banyak dikonsumsi kelompok menengah,” ujarnya.
Radhar juga menilai kritik terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih seharusnya diarahkan pada aspek pelaksanaan, bukan penghentian program secara keseluruhan.
Menurut dia, persoalan seperti kualitas makanan, pengawasan, transparansi anggaran, hingga potensi penyimpangan memang harus dikoreksi. Namun tujuan program tersebut, yakni memperkuat ketahanan pangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dinilai tetap relevan.
“Program sosial yang baik bisa gagal bukan karena tujuannya salah, tetapi karena pelaksanaannya yang lemah,” kata Radhar.
Ia menegaskan mahasiswa tetap harus menjalankan fungsi pengawasan terhadap pemerintah. Namun, kritik yang disampaikan sebaiknya didasarkan pada data dan pembacaan yang akurat.
“Rakyat tidak cukup dibela dengan slogan. Rakyat harus dibela dengan pengetahuan, data, keberpihakan, dan kejujuran membaca kenyataan,” ujarnya.
