Intime – Direktur NSL Political Consultant and Strategic Campaign Nasarudin memprediksi perebutan posisi calon wakil presiden (cawapres) pendamping Prabowo Subianto akan menjadi salah satu pertarungan utama menuju Pilpres 2029.
Menurut Nasarudin, peluang Prabowo kembali maju sebagai capres membuat perebutan kursi calon presiden tidak terlalu terbuka. Perhatian elite politik justru akan mengarah pada siapa yang bakal mendampingi Prabowo.
“Yang justru jadi arena kalkulasi elite adalah kursi wakil presiden, dan posisi king-maker di dalam koalisi yang menaunginya,” kata Nasarudin kepada awak media, Senin (14/9).
Dia melihat sejumlah tokoh di kabinet Prabowo mulai dipersiapkan untuk menghadapi kontestasi 2029. Salah satu nama yang mencuat adalah Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
Meski demikian, Nasarudin mengatakan tingkat elektabilitas bukan satu-satunya pertimbangan dalam menentukan cawapres. Bahkan, dia menyebut elektabilitas tidak selalu menjadi faktor utama.
Nasarudin mencontohkan SBY yang memilih Boediono sebagai cawapres pada Pilpres 2009. Kemudian, Joko Widodo memilih Ma’ruf Amin sebagai cawapres pada Pilpres 2019.
“Ketika Susilo Bambang Yudhoyono memilih Boediono sebagai pendampingnya di 2009, atau ketika Joko Widodo memilih Ma’ruf Amin di 2019, keduanya bukan tokoh dengan elektabilitas tinggi di hadapan publik sebelum resmi ditunjuk,” ujarnya.
Dia mengatakan elite koalisi akan mencari sosok yang bisa melengkapi kekuatan capres. Pertimbangannya bisa berupa kemampuan teknokratis, latar belakang ideologi, representasi wilayah hingga kemampuan menggaet pemilih yang belum menentukan pilihan.
“Parpol koalisi dalam menentukan bakal cawapres tidak semata mengutamakan elektabilitas, melainkan komposisi latar belakang yang pas—ideologi, representasi wilayah, dan kemampuan menjangkau segmen pemilih yang mengambang,” katanya.
Menurut Nasarudin, kondisi ini berbeda dengan penentuan capres. Capres harus memiliki daya tarik personal yang kuat dan luas karena dipilih langsung oleh publik.
Sementara itu, penentuan cawapres lebih banyak dipengaruhi keputusan capres dan partai politik koalisi. Kedekatan personal, kepercayaan, serta negosiasi tertutup antarelite bisa menjadi faktor penentu.
Nasarudin menyebut fenomena itu sebagai bagian dari strategic ambiguity atau ambiguitas strategis. Tokoh yang terlalu cepat mendeklarasikan ambisi sebagai cawapres dinilai justru bisa kehilangan fleksibilitas dalam melakukan negosiasi.
“Begitu seorang tokoh terlalu terang-terangan menunjukkan ambisinya sebagai kandidat cawapres, posisinya justru berisiko terkunci lebih awal,” jelasnya.
Dia menilai sikap tidak terlalu terbuka soal ambisi bukan berarti pasif. Sebaliknya, hal itu dapat menjadi strategi untuk menjaga posisi tawar sampai konfigurasi koalisi semakin jelas.
Nasarudin juga merujuk teori elite settlement dari Michael Burton dan John Higley. Menurutnya, elite yang memiliki kepentingan terhadap posisi yang sama cenderung membangun konsensus informal terlebih dahulu ketika konfigurasi koalisi belum mengkristal.
