Intime – Pernyataan Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi soal kemungkinan terjadinya perubahan politik sebelum 2029 ramai dibicarakan. Sorotan muncul karena pernyataan tersebut disampaikan Budi Arie saat duduk bersama Presiden ke-7 RI Joko Widodo.
Dalam video yang beredar, Budi Arie menyinggung insting politiknya mengenai kemungkinan adanya perkembangan politik yang lebih cepat dari perkiraan. Dia juga menggunakan istilah “patahan sejarah” untuk menggambarkan kemungkinan perubahan tersebut.
Direktur Eksekutif Rumah Politik Indonesia Fernando Emas menilai pernyataan Budi Arie lebih dekat pada spekulasi politik karena tidak disertai data maupun indikator yang jelas.
“Seorang mantan Menteri Komunikasi dan Informatika seharusnya memahami bahwa komunikasi publik bukan hanya soal apa yang ingin disampaikan, tetapi juga bagaimana sebuah pernyataan dipersepsikan dan apa konsekuensi komunikasinya,” kata Fernando kepada wartawan, Selasa (25/8).
Fernando mengatakan penggunaan istilah “feeling”, “tidak sampai 2029”, hingga “patahan sejarah” dapat memunculkan berbagai tafsir. Apalagi pernyataan tersebut disampaikan di depan Jokowi.
“Jokowi bisa saja memilih diam karena beliau memang dikenal sebagai pendengar yang baik. Tetapi diamnya Jokowi tidak boleh ditafsirkan sebagai persetujuan terhadap isi pernyataan tersebut,” ujarnya.
Menurut Fernando, pernyataan tersebut juga berpotensi mengganggu persepsi publik terhadap hubungan Jokowi, Prabowo, dan Gibran. Dia mengingatkan hubungan Jokowi-Prabowo setelah Pilpres 2024 merupakan bagian penting dari stabilitas politik nasional.
Fernando meminta kritik terhadap pemerintahan Prabowo disampaikan dengan argumentasi yang jelas.
“Kalau memang ada kritik terhadap pemerintahan Prabowo, sampaikan secara terbuka, objektif dan berbasis data. Jangan menggunakan istilah yang samar,” katanya.
Dia juga mengungkit perubahan sikap Projo terhadap identitas organisasinya. Dalam Kongres III Projo pada November 2025, Budi Arie menyatakan Projo bukan kependekan dari “Pro Jokowi”. Budi Arie menyebut Projo memiliki akar kata dari bahasa Sanskerta dan Jawa Kawi yang berkaitan dengan negeri dan rakyat.
Menurut Fernando, transformasi organisasi merupakan hak Projo. Namun, publik tetap berhak mengingat sejarah Projo sebagai organisasi relawan yang selama bertahun-tahun dikenal dekat dengan Jokowi.
“Jangan sampai ketika sedang membutuhkan legitimasi politik, sejarah kebersamaan dengan Jokowi ditonjolkan. Tetapi ketika arah politik berubah, tiba-tiba dikatakan bahwa Projo sejak awal tidak ingin adanya kultus individu atas Jokowi,” ucapnya.
Fernando menilai dugaan Budi Arie kecewa terhadap Prabowo karena tidak lagi berada di pemerintahan harus ditempatkan sebagai hipotesis, bukan fakta.
Dia juga menegaskan tidak ada dasar yang cukup untuk menyimpulkan pemerintahan Prabowo akan berakhir sebelum 2029.
“Indonesia membutuhkan stabilitas, bukan spekulasi. Membutuhkan argumentasi, bukan insinuasi. Membutuhkan data, bukan sekadar feeling,” pungkasnya.
