Intime – Polri mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp 66,1 triliun pada tahun anggaran 2027. Tambahan anggaran tersebut salah satunya diproyeksikan untuk mendukung persiapan pengamanan Pemilu 2029.
Hal itu disampaikan Wakapolri Komjen Pol Dedi Prasetyo dalam rapat kerja Komisi III DPR RI bersama Polri dan PPATK, Rabu (17/6).
Dedi mengatakan, pagu indikatif Polri tahun 2027 ditetapkan sebesar Rp 118 triliun. Namun, setelah dilakukan penyesuaian terhadap kenaikan harga BBM dan kurs rupiah terhadap dolar AS, kebutuhan ideal Polri mencapai Rp 184 triliun.
“Masih terdapat kekurangan Rp 66,1 triliun,” kata Dedi.
Tambahan anggaran itu terdiri atas belanja pegawai sebesar Rp 4,5 triliun, belanja barang Rp 20,9 triliun, serta belanja modal Rp 40,6 triliun.
Belanja pegawai akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan kenaikan remunerasi, perubahan batas usia pensiun, serta intake anggota Polri tahun 2027.
Sedangkan tambahan belanja barang diprioritaskan untuk mendukung operasional Bhabinkamtibmas, anggaran penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, operasi Ketupat, operasi Lilin, operasi Damai Cartenz, hingga pengamanan kegiatan nasional dan internasional.
Untuk belanja modal, Polri berencana menggunakannya bagi pengadaan kendaraan listrik pelayanan masyarakat, kendaraan khusus Brimob, pembangunan rumah dinas anggota, hingga pembangunan polda, polres, polsek, dan fasilitas pelayanan kepolisian lainnya.
Polri juga mengalokasikan kebutuhan tersebut untuk pemenuhan alat material khusus dalam rangka persiapan pengamanan Pemilu 2029.
Dalam rapat bersama Komisi III DPR, Dedi turut memaparkan enam sasaran prioritas Polri pada 2027. Salah satunya meningkatkan kualitas pelayanan publik berbasis digital serta memperkuat infrastruktur dan teknologi kepolisian dengan memanfaatkan big data dan kecerdasan buatan (AI).
Menurut Dedi, dukungan anggaran menjadi faktor penting untuk mengoptimalkan pelaksanaan program dan menjaga stabilitas keamanan nasional yang mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia.
