Intime – Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat mengingatkan kebijakan ekspor satu pintu melalui BUMN yang digagas Presiden Prabowo Subianto berpotensi menjadi pedang bermata dua.
Menurutnya, kebijakan itu memang dapat menutup praktik kebocoran kekayaan negara seperti under invoicing, transfer pricing, hingga pelarian devisa hasil ekspor. Namun, tanpa tata kelola yang transparan, kebijakan tersebut justru berisiko melahirkan rente baru yang lebih terpusat.
“Obat kebocoran bisa berubah menjadi sumber kebocoran baru jika BUMN menjadi monopoli tanpa transparansi,” kata Achmad dalam keterangannya, kepada Intime, Rabu (20/5).
Ia menilai selama ini Indonesia menghadapi persoalan serius dalam pengelolaan sumber daya alam. Meski memiliki komoditas strategis bernilai besar seperti sawit, batu bara, nikel, hingga ferro alloys, penerimaan negara dinilai belum optimal.
“Nilai ekspor sangat besar, tetapi penerimaan negara tetap rendah. Itu berarti ada yang salah dalam cara negara menangkap nilai ekonomi dari sumber dayanya sendiri,” ujarnya.
Achmad menyoroti nilai devisa dari tiga komoditas utama yang disebut Presiden Prabowo mencapai lebih dari 65 miliar dolar AS atau sekitar Rp1.100 triliun per tahun. Namun, besarnya nilai ekspor itu belum sejalan dengan kekuatan fiskal negara.
Ia menjelaskan praktik under invoicing dan transfer pricing membuat keuntungan besar justru tercatat di luar negeri. “Barang dijual murah di atas dokumen, lalu dijual kembali dengan harga pasar di luar negeri. Akibatnya pajak mengecil dan devisa tidak sepenuhnya kembali ke Indonesia,” ucapnya.
Karena itu, ia menilai langkah pemerintah memperketat tata kelola ekspor SDA memang relevan. Meski demikian, pengawasan terhadap BUMN yang ditunjuk sebagai eksportir tunggal harus diperkuat agar tidak memunculkan monopoli baru.
