Intime – Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat bersama sejumlah menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (21/5). Hal itu, untuk mematangkan implementasi kebijakan devisa hasil ekspor (DHE) yang mulai berlaku pada 1 Juni 2026.
Pemerintah memastikan seluruh instrumen regulasi dan skema pengawasan ekspor komoditas strategis telah disiapkan agar devisa ekspor tetap masuk ke dalam negeri tanpa mengganggu aktivitas perusahaan existing.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah tengah menuntaskan aturan pendukung, mulai dari regulasi Kementerian Perdagangan, Bank Indonesia, hingga Kementerian Keuangan.
“Tadi kami laporkan bahwa berbagai instrumen regulasi, baik dari Permendag, dari BI, maupun dari Menteri Keuangan akan diselesaikan sebelum 1 Juni,” kata Airlangga usai rapat dilansir dari laman seskab.
Selain implementasi DHE, pemerintah juga menyiapkan skema ekspor komoditas strategis seperti crude palm oil (CPO), batu bara, dan ferro alloy melalui PT Danantara Sumber Daya Indonesia.
Airlangga menegaskan investor asing tidak perlu khawatir karena aktivitas ekspor tetap dilakukan perusahaan-perusahaan yang sudah berjalan saat ini.
“Tidak perlu khawatir karena seluruh ekspor tetap dilakukan sektor existing. Dalam ekspor itu ada pelaporan langsung kepada Danantara dan tiga bulan ke depan sistemnya akan di-fine tune,” ujarnya.
Pemerintah juga mulai melakukan sosialisasi kepada asosiasi pelaku usaha untuk memastikan seluruh sektor memahami mekanisme baru kebijakan ekspor dan penempatan devisa.
Di tengah ketidakpastian global dan perang yang belum berakhir, pemerintah turut menyiapkan paket kebijakan ekonomi untuk menjaga momentum pertumbuhan nasional pada kuartal II 2026.
Salah satu langkah yang dibahas dalam rapat adalah perpanjangan kebijakan work from home (WFH) selama dua bulan ke depan, disertai sejumlah insentif guna menjaga pergerakan ekonomi domestik.
Langkah tersebut menjadi bagian dari strategi pemerintah menjaga stabilitas ekonomi nasional, memperkuat cadangan devisa, sekaligus memastikan kepercayaan investor dan pelaku usaha tetap terjaga.
