Intime – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan usulan terkait jumlah kursi DPRD DKI Jakarta bukan untuk menambah kursi baru, melainkan mengembalikan jumlah kursi seperti pada Pemilu 2024.
Pramono mengatakan, perubahan ketentuan dalam undang-undang baru berpotensi mengurangi jumlah kursi DPRD DKI Jakarta. Kondisi tersebut memunculkan aspirasi agar jumlah kursi yang berlaku pada Pemilu 2024 dapat dipertahankan.
“Yang pertama, saya ingin menjawab tentang kursi. Sebenarnya bukan meminta tambahan, tetapi dengan undang-undang yang baru, jumlah kursi di Jakarta itu mengalami penurunan,” kata Pramono di Jakarta Pusat, Selasa (6/10).
Menurut Pramono, aspirasi mengenai jumlah kursi DPRD DKI tersebut telah dibahas bersama antara DPRD DKI Jakarta dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Pembahasan itu mengarah pada upaya mengembalikan jumlah kursi sesuai dengan komposisi yang berlaku pada Pemilu 2024, bukan menambah jumlah kursi di luar ketentuan sebelumnya.
“Jadi ada permintaan dari teman-teman DPRD dan sudah dilakukan diskusi juga dengan Pemerintah Jakarta bahwa kembali pada jumlah yang sebelumnya, seperti pemilu yang dilakukan pada Pemilu 2024 yang lalu,” ujarnya.
Pramono kembali menekankan bahwa tidak ada permintaan khusus dari pemerintah daerah untuk menambah jumlah kursi anggota DPRD DKI Jakarta.
Ia menyebut usulan tersebut lebih tepat dipahami sebagai upaya mempertahankan jumlah kursi yang sebelumnya telah berlaku dalam pemilihan legislatif di Jakarta.
“Jadi tidak ada secara spesifik menambah jumlah kursi, tetapi mengembalikan kursi yang ada seperti tahun 2024,” tegasnya.
Persoalan jumlah kursi DPRD DKI menjadi bagian dari pembahasan mengenai ketentuan perwakilan politik Jakarta. Usulan tersebut berkaitan dengan perubahan aturan yang dinilai berpotensi memengaruhi jumlah anggota DPRD di ibu kota.
Pramono menegaskan, substansi aspirasi yang dibahas bersama DPRD DKI adalah mengembalikan komposisi kursi seperti Pemilu 2024, bukan memperbesar jumlah kursi secara khusus.
