Oleh: Erwin Eka Kurniawan, SE., M.Si (Ketua Umum Asosiasi Fiskal Indonesia)
Perekonomian Indonesia saat ini menghadapi periode yang tidak mudah. Tekanan terhadap nilai tukar rupiah, meningkatnya ketidakpastian pasar keuangan global, serta volatilitas di pasar domestik menunjukkan bahwa stabilitas ekonomi tidak pernah hadir secara otomatis.
Dalam situasi seperti ini, negara dituntut tidak hanya memiliki instrumen kebijakan yang memadai, tetapi juga keberanian untuk menggunakan instrumen tersebut secara tepat.
Dalam konteks itulah menarik mencermati pendekatan Menteri Keuangan RI, Purbaya Yudhi Sadewa. Terlepas dari pro dan kontra yang menyertainya, sejumlah langkah yang ditempuh Purbaya menunjukkan kecenderungan berbeda dibanding pendekatan fiskal yang selama ini cenderung lebih berhati-hati dan administratif.
Salah satu contohnya adalah kebijakan pemanfaatan Saldo Anggaran Lebih (SAL) sebesar Rp200 triliun yang ditempatkan pada bank-bank Himbara. Dari perspektif Purbaya, langkah tersebut dimaksudkan untuk memperkuat likuiditas sektor perbankan dan memperlancar transmisi pembiayaan ke sektor riil. Logika yang digunakan cukup sederhana: ketika ekonomi menghadapi tekanan, dana publik yang menganggur memiliki nilai ekonomi yang lebih rendah dibandingkan dana yang dapat mendorong aktivitas produktif.
Pendekatan serupa juga terlihat ketika pasar keuangan domestik menghadapi tekanan arus keluar modal. Melalui fungsi manajemen kas negara, Purbaya melakukan intervensi di pasar obligasi guna menjaga stabilitas imbal hasil Surat Berharga Negara (SBN) dan mengurangi gejolak yang berpotensi memperburuk tekanan terhadap rupiah.
Dalam kerangka tertentu, langkah aktif tersebut dapat dibaca sebagai bentuk kebijakan kontra-siklus (counter-cyclical policy), yakni penggunaan instrumen negara untuk meredam dampak gejolak eksternal terhadap ekonomi domestik.
Namun yang menarik dari Purbaya bukan hanya kebijakannya, melainkan juga cara berpikir yang melatarbelakangi kebijakan tersebut.
Dalam berbagai kesempatan, ia dikenal sebagai sosok yang terbuka terhadap perdebatan dan tidak alergi terhadap kritik. Di tengah budaya birokrasi yang sering kali sangat formal dan berhati-hati, keterbukaan semacam ini memiliki nilai tersendiri. Sebab, kebijakan publik yang baik tidak lahir dari ruang gema yang hanya berisi pujian, melainkan dari pertarungan gagasan yang sehat.
Integritas juga menjadi faktor yang membuat namanya mendapat perhatian. Dalam ekonomi modern, integritas bukan sekadar persoalan moral pribadi, melainkan modal institusional. Pasar mungkin dapat memaafkan kebijakan yang keliru, tetapi pasar sulit memaafkan kebijakan yang tidak dapat dipercaya.
Karena itu, kredibilitas pengambil kebijakan sering kali sama pentingnya dengan kualitas kebijakan itu sendiri. Ketika publik percaya bahwa keputusan fiskal dibuat berdasarkan pertimbangan ekonomi, bukan kepentingan kelompok tertentu, maka tingkat kepercayaan terhadap kebijakan negara akan meningkat. Kepercayaan inilah yang pada akhirnya menjadi salah satu fondasi stabilitas ekonomi.
Tidak berlebihan jika sebagian kalangan melihat Purbaya sebagai representasi teknokrat anak negeri yang berusaha memperbaiki negeri melalui instrumen kebijakan. Tentu saja, pandangan ini tidak boleh dimaknai secara romantis atau berlebihan. Tidak ada satu orang pun yang mampu menyelesaikan seluruh persoalan bangsa. Namun, dalam sistem demokrasi, kemajuan sering kali lahir dari keberanian individu-individu tertentu untuk menawarkan pendekatan yang berbeda.
Keberanian untuk berbeda itulah yang membuat Purbaya kerap dianggap sebagai sosok yang melawan arus. Ketika sebagian pihak memilih pendekatan yang lebih pasif dan menunggu pasar menemukan keseimbangannya sendiri, ia justru mendorong negara hadir lebih proaktif untuk menjaga stabilitas.
Pilihan tersebut tentu dapat diperdebatkan. Bahkan, sebagian ekonom mungkin tidak sepakat. Namun justru perdebatan itu menunjukkan bahwa kebijakan ekonomi tidak pernah hitam putih.
Dalam perdebatan tersebut, Purbaya tampaknya lebih memilih menggunakan apa yang dapat disebut sebagai “jurus silat buah pikiran”. Senjatanya bukan mobilisasi dukungan politik atau retorika yang berapi-api, melainkan argumentasi, data, dan kalkulasi kebijakan.
Di tengah ruang publik yang semakin gaduh, pendekatan semacam ini menjadi semakin langka. Pada akhirnya, kualitas sebuah gagasan tidak ditentukan oleh kerasnya suara yang menyampaikan, melainkan oleh kemampuannya menjawab persoalan nyata.
Aspek lain yang menarik adalah posisinya yang sering dipersepsikan sebagai figur yang tidak mudah tunduk pada tekanan kepentingan eksternal. Dalam ruang publik, sikap semacam ini kerap disederhanakan dengan istilah “bukan antek asing”. Tentu istilah tersebut lebih bersifat politis daripada akademis.
Namun substansi yang perlu dicermati adalah sejauh mana kebijakan ekonomi Indonesia mampu berpijak pada kepentingan nasional tanpa terjebak dalam ketergantungan berlebihan terhadap tekanan eksternal.
Dalam ekonomi yang semakin terintegrasi secara global, menjaga keseimbangan semacam itu bukanlah tugas yang mudah.
Meski demikian, kebijakan yang lebih aktif tentu tidak bebas dari kritik. Sebagian ekonom berpendapat bahwa keterlibatan negara yang terlalu besar di pasar keuangan berisiko menciptakan distorsi harga dan mengurangi disiplin pasar. Ada pula kekhawatiran bahwa penggunaan kas negara secara agresif dapat mengurangi ruang fiskal apabila tekanan ekonomi berlangsung lebih lama dari yang diperkirakan.
Kritik-kritik tersebut tidak boleh diabaikan karena merupakan bagian penting dari mekanisme pengawasan publik terhadap kebijakan ekonomi. Persoalannya bukan lagi apakah negara boleh melakukan intervensi atau tidak, melainkan sejauh mana intervensi tersebut efektif, proporsional, dan menghasilkan manfaat yang lebih besar dibandingkan biaya yang ditimbulkannya.
Dalam pandangan penulis, nilai utama dari pendekatan yang dibawa Purbaya bukan terletak pada keberanian melakukan intervensi semata, melainkan pada kesediaan menggunakan instrumen fiskal secara lebih aktif dalam menghadapi dinamika ekonomi global yang semakin kompleks.
Pendekatan ini mungkin tidak akan disetujui oleh semua pihak. Namun setidaknya, ia menghadirkan perdebatan penting mengenai bagaimana negara seharusnya memanfaatkan kapasitas fiskalnya di tengah ketidakpastian global yang terus meningkat.
Pada akhirnya, keberhasilan atau kegagalan sebuah kebijakan tidak ditentukan oleh seberapa populer pembuatnya, melainkan oleh hasil yang dapat diukur secara objektif. Karena itu, yang perlu diuji bukanlah figur Menteri Keuangan secara personal, melainkan efektivitas gagasan dan kebijakan yang ia dorong.
Jika kebijakan tersebut terbukti mampu menjaga stabilitas, memperkuat fondasi ekonomi nasional, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat, maka kontribusinya akan berbicara dengan sendirinya tanpa memerlukan pujian berlebihan.
Sebab pada akhirnya, ukuran keberhasilan seorang menteri bukanlah seberapa sering namanya diperbincangkan, melainkan seberapa besar kebijakannya membantu negara melewati masa sulit dan meninggalkan fondasi yang lebih kokoh bagi Indonesia di masa depan. Dengan cara itulah seorang anak negeri dapat benar-benar berkontribusi menghadirkan Indonesia yang lebih baik.
