Intime – Tekanan terhadap rupiah dinilai tidak bisa dijawab hanya dengan mengulang instrumen kebijakan lama dalam skala lebih besar. Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat, menilai persoalan utama yang dihadapi Indonesia saat ini bukan kekurangan instrumen moneter, melainkan lemahnya terobosan kebijakan dan kepercayaan investor.
Menurut Achmad, perluasan intervensi valuta asing, kenaikan suku bunga maupun peningkatan daya tarik imbal hasil Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) belum cukup untuk membalik persepsi investor terhadap Indonesia.
“Rupiah tidak lagi membutuhkan pengulangan kebijakan lama dengan dosis lebih besar. Persoalannya bukan kekurangan instrumen, tetapi keterbatasan imajinasi kebijakan,” kata Achmad dalam keterangannya, Senin (10/8) malam.
Kondisi tersebut, lanjut dia, menjadi penting dalam menilai figur yang akan memimpin Bank Indonesia (BI), termasuk Deputi Gubernur Senior BI Destry Damayanti yang disebut-sebut sebagai salah satu kandidat.
Achmad menilai Destry bukan figur baru dalam lingkaran pengambilan kebijakan BI. Destry telah menjabat sebagai Deputi Gubernur Senior BI sejak 2019 dan selama sekitar tujuh tahun berada di pusat pengambilan keputusan terkait kebijakan moneter, stabilisasi rupiah, likuiditas, serta pendalaman pasar keuangan.
“Semakin lama seseorang berada dalam satu sistem, semakin besar risiko keterikatan pada cara berpikir dan instrumen yang telah mapan. Destry bukan figur baru yang datang membawa pendekatan berbeda,” ujarnya.
Rupiah Melemah Meski SRBI Makin Menarik
Achmad menyoroti respons BI terhadap tekanan rupiah yang selama ini banyak bertumpu pada intervensi pasar spot, DNDF, NDF, suku bunga, serta peningkatan imbal hasil SRBI.
Menurutnya, instrumen tersebut memang tetap diperlukan. Namun, efektivitasnya perlu dipertanyakan ketika peningkatan imbal hasil belum mampu mengubah persepsi investor secara fundamental.
Ia merujuk posisi SRBI yang pada 15 Juni 2026 mencapai Rp1.021,13 triliun, dengan kepemilikan investor nonresiden sebesar Rp238,09 triliun.
Pada 20 Juli 2026, kepemilikan nonresiden bahkan meningkat menjadi Rp288,65 triliun atau sekitar 27,11 persen dari total SRBI. Namun, rupiah masih berada di sekitar Rp17.885 per dolar AS pada 21 Juli.
“Angka tersebut menunjukkan bahwa menawarkan imbal hasil tinggi belum berhasil mengubah penilaian investor terhadap Indonesia. Investor tidak hanya menghitung selisih bunga,” kata Achmad.
Menurutnya, investor juga memperhitungkan kredibilitas fiskal, konsistensi regulasi, transparansi pasar keuangan, kepastian hukum, serta independensi bank sentral.
“Jika kepercayaan pada aspek-aspek itu menurun, bunga tinggi hanya menjadi premi mahal agar investor bersedia bertahan,” ujarnya.
Destry Dinilai Belum Tunjukkan Terobosan
Achmad mengakui Destry memiliki rekam karier panjang. Ia pernah menjadi Kepala Ekonom Mandiri Sekuritas, Kepala Ekonom Bank Mandiri, Ketua Satuan Tugas Ekonomi Kementerian BUMN, hingga anggota Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).
Namun, menurut Achmad, panjangnya rekam jejak tidak otomatis menunjukkan kapasitas transformasi kebijakan.
“Daftar jabatan adalah kronologi karier, bukan bukti transformasi,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan bahwa berbagai capaian BI pada era Perry Warjiyo tidak serta-merta dapat dianggap sebagai capaian personal Destry. BI memang mencatat sejumlah kemajuan, mulai dari pengendalian inflasi, pengembangan QRIS dan BI-FAST, pembayaran lintas negara, penggunaan mata uang lokal, hingga kebijakan makroprudensial.
Namun, Achmad menilai publik tetap berhak mengetahui gagasan besar yang secara personal ditawarkan Destry jika nantinya dipercaya menjadi Gubernur BI.
“Apabila Destry hendak dipromosikan menjadi gubernur, publik berhak mengetahui gagasan besar apa yang benar-benar lahir dari inisiatifnya,” katanya.
Menurut dia, sejauh ini Destry lebih banyak terlihat sebagai bagian dari kesinambungan kebijakan kolektif BI ketimbang figur yang menawarkan paradigma moneter baru.
BI Diminta Berani Keluar dari Pola Lama
Achmad mengatakan tekanan terhadap rupiah membutuhkan bauran kebijakan yang lebih inovatif. BI, menurutnya, perlu mengurangi ketergantungan terhadap instrumen yang terlalu mengandalkan modal jangka pendek, memperkuat investor domestik, memperpanjang struktur jatuh tempo instrumen, serta mengantisipasi persaingan yang tidak sehat antara SRBI dan Surat Berharga Negara (SBN).
Selain itu, ekosistem devisa hasil ekspor dinilai perlu diperkuat melalui insentif yang benar-benar mendorong eksportir menempatkan dan menggunakan devisanya di dalam negeri.
Fasilitas lindung nilai berbiaya rendah juga perlu diintegrasikan dengan pembiayaan modal kerja rupiah serta platform yang mempertemukan kebutuhan valuta asing eksportir dan importir.
“Menjaga rupiah perlu dipisahkan secara lebih cerdas dari pembiayaan sektor produktif agar pengetatan moneter tidak memukul seluruh sektor secara merata,” ujarnya.
Achmad menegaskan, kondisi tersebut membutuhkan pemimpin BI yang berani mempertanyakan efektivitas instrumen lama, bukan sekadar memperbesar skalanya.
“Indonesia tidak sedang memilih administrator untuk menjaga rutinitas. Indonesia membutuhkan gubernur yang memiliki keberanian intelektual, daya cipta kebijakan, dan rekam kepemimpinan transformatif,” katanya.
Karena itu, Achmad menilai senioritas tidak cukup menjadi alasan untuk mengangkat seseorang sebagai Gubernur BI.
“Kursi Gubernur BI bukan hadiah atas senioritas. Jabatan itu harus diberikan kepada figur yang mampu melahirkan arsitektur kebijakan baru,” tegasnya.
Berdasarkan rekam kebijakan yang tersedia, Achmad menilai Destry belum menunjukkan secara meyakinkan bahwa dirinya merupakan figur yang mampu membawa perubahan tersebut.
“Rupiah tidak akan menjadi kuat hanya karena BI mengulang instrumen lama dengan nilai lebih besar. Hingga kini, Destry Damayanti belum menunjukkan bahwa dialah figur tersebut,” pungkasnya.
