Intime – Sebanyak 103 sekolah swasta resmi masuk dalam program sekolah gratis Pemprov DKI Jakarta untuk tahun ajaran 2026/2027. Program tersebut mencakup jenjang SD, SMP, SMA/SMK hingga SLB yang tersebar di lima wilayah kota administrasi Jakarta.
Berdasarkan Keputusan Gubernur (Kepgub) DKI Jakarta Nomor 312 Tahun 2025, total anggaran yang disiapkan mencapai Rp253,6 miliar.
Namun di tengah pelaksanaan program itu, DPRD DKI Jakarta menerima laporan adanya sekolah yang diduga masih meminta pembayaran tertentu kepada siswa, meski sudah tergabung dalam skema sekolah gratis.
Menanggapi hal tersebut, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan pemerintah akan mengambil tindakan tegas terhadap sekolah yang melanggar komitmen program.
“Kalau kemudian sudah digratiskan, tapi masih menarik fasilitas yang ada kepada siswa, kepada murid, Pemerintah DKI Jakarta akan mengambil keputusan tegas untuk itu,” kata Pramono di Gedung Dinas Pemuda dan Olahraga DKI Jakarta, Jakarta Timur, Jumat (8/5).
Pramono menekankan program sekolah gratis tidak bisa dijalankan pemerintah daerah sendirian. Menurut dia, perlu dukungan dan pengawasan bersama dengan DPRD DKI Jakarta agar program berjalan tepat sasaran.
“Memberikan fasilitas sekolah gratis itu tidak mungkin sendirian oleh Pemerintah DKI Jakarta, jadi harus bersama-sama dengan DPRD,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta Muhammad Subki mengungkap adanya dugaan pungli di sejumlah sekolah swasta penerima program. Ia menilai praktik tersebut bertentangan dengan nota kesepahaman yang telah disepakati bersama Pemprov DKI.
“Kalau dari awal kan sudah ada MoU, sudah ada perjanjian bahwa sekolah gratis tidak boleh memungut biaya,” kata Subki.
Subki meminta Dinas Pendidikan DKI Jakarta segera menindaklanjuti laporan tersebut dan menjatuhkan sanksi administratif bagi sekolah yang terbukti melakukan pungutan tambahan.
“Jadi jangan lagi ada pungutan, karena sebetulnya program ini bagus,” pungkasnya.
