Intime – Pengadaan sepatu untuk program Sekolah Rakyat senilai Rp27 miliar memicu sorotan publik. Pasalnya, muncul dugaan harga sepatu mencapai Rp700 ribu per pasang—angka yang dinilai janggal.
Kecurigaan menguat setelah brand lokal Stradenine mengungkap harga produknya hanya berkisar Rp179 ribu hingga Rp300 ribu. Selisih harga ini memunculkan dugaan markup dalam proses pengadaan.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pun angkat bicara. Lembaga antirasuah itu mengingatkan bahwa sektor pengadaan barang dan jasa (PBJ) merupakan salah satu area paling rawan korupsi.
“Penguatan pencegahan korupsi menjadi krusial, mengingat sektor PBJ memiliki tingkat kerawanan tinggi,” kata juru bicara KPK, Budi Prasetyo, di Jakarta, Senin (4/5).
KPK saat ini turut melakukan pendampingan dan pemantauan melalui Direktorat Monitoring terhadap program Sekolah Rakyat. Budi menjelaskan, modus korupsi dalam pengadaan kerap terjadi sejak tahap perencanaan—mulai dari pengadaan yang diarahkan, penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang tidak wajar, hingga pengaturan pemenang tender di lingkaran tertentu.
Data penindakan KPK periode 2004–2025 mencatat, sebanyak 446 dari 1.782 perkara berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa—menjadikannya modus terbesar kedua setelah kasus suap dan gratifikasi yang mencapai 1.100 perkara.
Selain itu, KPK juga menyoroti hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) di Kementerian Sosial. Skor SPI tercatat menurun dari 79,16 pada 2024 menjadi 75,79 pada 2025, masuk kategori “waspada”.
Secara rinci, pengelolaan PBJ dalam SPI 2024 hanya berada di angka 67,66. Meski meningkat pada 2025, penilaian dari ahli masih relatif rendah, yakni 69,94.
Melalui pengawasan ini, KPK mendorong penguatan sistem yang menjunjung integritas dan akuntabilitas. Lembaga itu juga menekankan pentingnya peran publik dalam mengawal penggunaan anggaran negara.
“Partisipasi masyarakat penting untuk memastikan tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan,” tegas Budi.
