Intime – Pemerintah bakal resmi memberlakukan pajak digital (digital taxation) untuk seluruh transaksi keuangan, termasuk transfer perbankan, mulai 9 November 2026.
Kebijakan anyar ini digulirkan guna menggenjot potensi penerimaan kas negara yang selama ini belum terjamah secara optimal.
Ketua Dewan Penasihat Kadin Indonesia Hashim Djojohadikusumo menyebutkan bahwa implementasi pajak digital ini akan merangkul seluruh lini industri keuangan digital dan platform e-commerce.
“Pemerintah akan menerapkan pajak digital (digital taxation) pada 9 November 2026,” ujar Hashim Djojohadikusumo, Senin (2/11).
Hashim menerangkan, bank BUMN, bank swasta, hingga perusahaan fintech dan raksasa digital seperti Shopee, Lazada, serta GoTo akan ditunjuk memungut pajak transaksi tersebut. Pemerintah nantinya mengerahkan teknologi informasi modern berbasis kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) agar proses pengumpulan pajak berjalan akurat sesuai undang-undang.
Langkah ini mendesak dilakukan mengingat rasio penerimaan negara Indonesia masih cukup memprihatinkan. Gabungan penerimaan dari pajak, cukai, serta PNBP saat ini baru berada di kisaran 12 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).
Hashim lantas membandingkannya dengan rasio penerimaan Kamboja yang sudah menyentuh 18 persen dan India yang mencapai 20 persen terhadap PDB mereka.
“Indonesia memiliki potensi besar untuk meningkatkan rasio penerimaan negara hingga menyamai Kamboja,” tegas Hashim.
Menurut hitungan Hashim, apabila Indonesia mampu mengejar ketertinggalan rasio 6 persen terhadap PDB seperti Kamboja, maka terdapat potensi dana segar hingga Rp 1.500 triliun per tahun yang masuk ke kas negara.
Penerapan pajak digital ini diharapkan mampu memperkuat fondasi fiskal Indonesia sekaligus meningkatkan kredibilitas tata kelola keuangan nasional di mata dunia internasional.
