Intime – Ketua LBH Mahadjaja, Emanuel Mikael Kota, mengatakan bahwa persoalan Papua harus dicermati secara lebih komprehensif menyusul adanya berbagai narasi propaganda terkait peristiwa di Distrik Sinak–Pogome, Kabupaten Puncak, Puncak Tengah, pada pertengahan April 2026.
Ia menerangkan, dinamika konflik di Papua tidak lagi sederhana. Sebab, Organisasi Papua Merdeka (OPM) saat ini tidak hanya mengandalkan kekuatan bersenjata, tetapi juga aktif memainkan strategi propaganda guna memengaruhi persepsi publik di tingkat lokal hingga internasional.
“Peristiwa di Sinak–Pogome menunjukkan bagaimana narasi konflik dapat dengan cepat dipelintir menjadi alat propaganda. Ini berbahaya karena dapat membentuk opini yang tidak utuh dan berpotensi melemahkan posisi negara,” ucapnya dalam keterangannya, Rabu (22/4/2026).
Emanuel melanjutkan, penyebaran informasi yang tidak terverifikasi dan cenderung tendensius kerap dimanfaatkan untuk mendiskreditkan aparat keamanan sekaligus memperkuat simpati terhadap gerakan separatis. Oleh karena itu, negara perlu “mematahkan” narasi tersebut dengan mengelola komunikasi publik secara strategis.
“Kelompok separatis memahami bahwa perang hari ini bukan hanya soal senjata, tetapi juga soal narasi. Karena itu, negara harus mampu mengimbangi dengan komunikasi yang transparan, akurat, dan cepat,” sarannya.
Ketua Umum Aliansi Timur Indonesia ini mengingatkan bahwa OPM tidak lagi dapat diposisikan hanya sebagai kelompok kriminal bersenjata. Pangkalnya, dukungan terhadap gerakan tersebut telah menyebar di berbagai lapisan masyarakat bahkan sayap militernya terus berkembang dari sisi persenjataan dan rekrutmen.
“Langkah tegas namun terukur tetap diperlukan untuk mengeliminasi kekuatan bersenjata OPM. Dalam hal ini, keberadaan TNI dan Polri menjadi sangat penting dan tidak bisa ditawar,” jelasnya.
Emanuel menambahkan, peran TNI tidak boleh lagi sekadar bersifat bawah kendali operasi (BKO), melainkan diperkuat dengan strategi operasi yang lebih terintegrasi dan terukur. Namun demikian, pendekatan keamanan harus berjalan seiring dengan upaya kesejahteraan.
“Negara juga harus merebut hati masyarakat Papua melalui pembangunan nyata, dari pembangunan pendidikan, kesehatan, serta pemberdayaan ekonomi kerakyatan. Ini penting untuk menutup ruang propaganda dan memperkuat kepercayaan publik,” tuturnya.
Tanpa kombinasi yang kuat antara pendekatan keamanan, pembangunan, dan pengelolaan informasi, Emanuel meyakini upaya menciptakan stabilitas di Papua akan selalu menghadapi tantangan yang sama. “Upaya pembangunan yang terintegrasi sangat dibutuhkan di Papua, aspek keamanan jadi fondasi dasarnya agar menciptakan landasan pembangunan lainnya.”
