Intime – Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Yahya Zaini mengungkap sejumlah persoalan ketenagakerjaan yang perlu menjadi perhatian utama Said Iqbal setelah dilantik Presiden Prabowo Subianto sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh.
Menurut Yahya, tantangan di sektor ketenagakerjaan saat ini cukup kompleks sehingga membutuhkan masukan yang komprehensif kepada Presiden.
“Beberapa tugas penting yang perlu mendapat perhatian dari penasihat khusus Presiden di bidang ketenagakerjaan, antara lain masalah pekerja asing, perjanjian kerja waktu tertentu, masalah pengupahan, dan masalah PHK,” kata Yahya kepada wartawan, Selasa (9/6).
Politikus Partai Golkar itu berharap keberadaan Said Iqbal dapat memperkuat penyusunan kebijakan ketenagakerjaan, terutama terkait rencana perubahan Undang-Undang Ketenagakerjaan.
Ia menilai pengangkatan Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) tersebut menunjukkan adanya upaya pemerintah mengakomodasi aspirasi kalangan pekerja dan buruh.
“Karena Presiden akan mendapat masukan yang orisinal terkait dengan masalah ketenagakerjaan, khususnya masalah buruh atau pekerja,” ujar Yahya.
Menurut dia, Presiden Prabowo ingin memperkuat isu ketenagakerjaan sebagai bagian penting dari persoalan nasional, terutama di tengah kondisi ekonomi global dan dinamika geopolitik yang masih tidak menentu.
“Presiden ingin memperkuat masalah ketenagakerjaan sebagai bagian penting dari masalah nasional, terutama di tengah perkembangan ekonomi dan geopolitik yang tidak menentu,” katanya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto melantik Said Iqbal sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh di Istana Kepresidenan, Jakarta.
Said mengatakan dirinya menerima penugasan tersebut karena melihat adanya kesamaan visi dengan Presiden Prabowo terkait keberpihakan kepada kelompok masyarakat kecil, termasuk buruh.
“Karena secara platform perjuangan keberpihakan Presiden Prabowo Subianto kepada kaum rakyat kecil termasuk buruh, petani, nelayan, dan guru yang mendorong kami untuk bersama-sama beliau memberikan masukan dan menjaga keseimbangan,” kata Said.
Ia juga menilai selama ini pemerintah telah banyak menerima masukan dari kalangan pengusaha dan pemilik modal, sementara perspektif dari kalangan pekerja belum banyak terwakili.
“Yang dari buruh kan tidak ada,” ujar Said.
