Intime – Posisi duduk Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka saat sidang kabinet mendadak menjadi sorotan. Dalam agenda tersebut, Gibran tidak duduk sejajar dengan Presiden Prabowo Subianto seperti biasanya, melainkan berada di deretan bersama para menteri Kabinet Merah Putih.
Direktur NSL Political Consultant and Strategic Campaign Nasarudin Sili Luli menilai perubahan itu memang bisa dijelaskan sebagai persoalan teknis. Namun, menurutnya, yang lebih penting justru bagaimana publik menangkap simbol yang muncul dari perubahan tersebut.
“Penjelasan itu bisa saja benar, namun dari perspektif komunikasi politik yang menarik justru reaksi publik terhadap simbol teatrikal itu,” kata Nasarudin dalam keterangan tertulis, Kamis (23/7).
Menurut Nasarudin, politik tidak hanya berbicara soal kebijakan, tetapi juga tentang simbol dan visual. Ia menyebut kehidupan politik ibarat sebuah panggung teater, di mana masyarakat lebih banyak menilai apa yang tampak dibandingkan proses di balik layar.
“Dalam politik sidang kabinet adalah salah satu panggung itu,” ujarnya.
Ia mengatakan publik tidak ikut berada dalam ruang pengambilan keputusan sehingga membaca setiap tampilan visual sebagai petunjuk. Mulai dari posisi duduk, urutan berdiri, hingga ekspresi para pejabat bisa dimaknai sebagai bagian dari komunikasi politik.
“Visual akhirnya berbicara sebelum pejabat berbicara,” katanya.
Nasarudin menilai munculnya berbagai spekulasi terkait posisi duduk Gibran merupakan hal yang lumrah. Menurutnya, ketika informasi belum sepenuhnya tersedia, simbol akan diisi dengan berbagai tafsir oleh publik.
Karena itu, ia menilai alasan teknis tidak otomatis menghilangkan makna simbolik yang telanjur ditangkap masyarakat. Justru setiap detail dalam acara kenegaraan berpotensi membentuk persepsi publik.
“Itulah sebabnya protokol kenegaraan mengatur setiap detail visual dengan sangat ketat. Siapa duduk di mana bukan sekadar urusan tata acara, melainkan bagian dari mengelola makna,” ujarnya.
Nasarudin menambahkan, masyarakat bukan hanya mendengar apa yang diucapkan para pemimpin, tetapi juga memperhatikan apa yang mereka tampilkan di ruang publik.
“Di panggung politik, sebuah kursi pun dapat menjadi pesan yang lebih keras daripada seribu kata,” tuturnya.
Menurut dia, di era komunikasi visual saat ini, simbol-simbol dalam kegiatan resmi pemerintah akan selalu menjadi bagian dari pembentukan opini dan persepsi publik.
