Intime — Mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) 2014–2016, Sudirman Said, menilai persoalan ketahanan energi Indonesia tidak semata dipicu oleh gejolak harga minyak dunia, melainkan oleh pola pikir jangka pendek yang terus berulang dalam perumusan kebijakan.
“Tekanan pada ketahanan energi kita terjadi karena tiga aspek fundamental. Yang pertama dan paling mendasar adalah short-termism,” ujar Sudirman dalam diskusi di kantor DPP Partai Keadilan Sejahtera, Jakarta Selatan, Rabu (30/4).
Selain pola pikir jangka pendek, ia menyoroti dominasi kepentingan politik dan kebijakan populis, serta adanya konflik kepentingan antara pengambil kebijakan dan pelaku usaha. Menurutnya, ketiga faktor ini membuat pengelolaan sektor energi yang bersifat jangka panjang menjadi tidak optimal.
“Akibatnya, kita terus gagal mengelola isu fundamental seperti eksplorasi migas, transisi energi, hingga tata kelola pasokan minyak. Semuanya berjalan lambat,” tegasnya.
Sudirman juga menyinggung inkonsistensi kebijakan transisi energi yang dinilai hanya mengemuka saat harga minyak melonjak. Ketika harga kembali stabil, perhatian terhadap energi terbarukan justru mereda.
“Riuh transisi energi hanya muncul saat harga minyak ekstrem tinggi. Begitu normal, kita kembali ke pola lama,” ujarnya.
Pernyataan ini disampaikan di tengah tekanan global akibat konflik di Timur Tengah yang disebut International Energy Agency (IEA) sebagai salah satu gangguan terbesar dalam sejarah pasar minyak dunia. Kondisi ini memicu ketidakpastian pada harga, pasokan, hingga jalur distribusi energi global.
Menurut Sudirman, ketergantungan tinggi terhadap impor membuat ketahanan energi Indonesia berada dalam posisi rentan. Saat ini konsumsi BBM nasional mencapai sekitar 1,6 juta barel per hari, sementara produksi dalam negeri hanya berkisar 600–610 ribu barel per hari. Selisih sekitar satu juta barel per hari harus dipenuhi melalui impor.
Ia menambahkan, tingginya impor berdampak langsung pada tekanan nilai tukar rupiah.
“Untuk memenuhi impor, kita harus menyediakan devisa minimal 100 juta dolar AS per hari. Ini jelas menekan kurs,” jelasnya.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat total impor migas Indonesia pada 2025 mencapai 32,77 miliar dolar AS, atau sekitar 89,8 juta dolar AS per hari. Dengan harga minyak Brent di kisaran 111 dolar AS per barel, kebutuhan devisa harian bahkan melampaui 100 juta dolar AS. Pada 29 April 2026, nilai tukar rupiah sempat melemah hingga Rp17.326 per dolar AS—level terendah sepanjang sejarah.
Sudirman menegaskan, tekanan tersebut seharusnya bisa diantisipasi sejak dini. Namun, selama kebijakan energi masih berorientasi jangka pendek, Indonesia akan terus berada dalam posisi reaktif setiap kali krisis terjadi.
“Setiap krisis datang, kita selalu tidak siap karena kebijakan tidak pernah dibangun dengan perspektif jangka panjang,” pungkasnya.
