Intime – Mengurus negara kini cenderung disederhanakan menjadi upaya meraih, memperebutkan, mempertahankan, dan memperluas kekuasaan dengan segala cara. Dalam aspek tata kelola, gejala krisis semakin akut. Meritokrasi dilumpuhkan, sementara kolusi dan nepotisme justru mendapat tempat.
“Kita harus berikhtiar keluar dari krisis tata kelola,” kata Ketua Institut Harkat Negeri (IHN) Sudirman Said dalam sambutannya pada pembukaan Konferensi Republik bertajuk Masyarakat Sipil dan Masa Depan Republik di Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif (IFTK) Ledalero, Flores, Nusa Tenggara Timur, Sabtu (31/10).
Sudirman mengatakan, integritas dan kompetensi bukan lagi menjadi syarat utama dalam kehidupan bernegara. Sebaliknya, hubungan kekerabatan justru lebih dihargai. Orang-orang jujur dan bersih dimarginalkan, kalangan cerdik cendekia dilecehkan, sementara pelaku korupsi dan orang-orang bermasalah dibiarkan, bahkan dilindungi.
Menurut dia, institusi negara juga semakin dilemahkan. Personalisasi kekuasaan terus disuburkan, sedangkan transparansi dan mekanisme check and balance dipinggirkan. Pengambilan kebijakan pun lebih banyak berlangsung secara tertutup.
“Praktik semacam ini sungguh mencemaskan karena mengancam masa depan generasi mendatang. Kita sedang mengorbankan keadilan antargenerasi,” ujar Rektor Universitas Harkat Negeri tersebut.
Sudirman, yang akrab disapa SS, mengingatkan bahwa kondisi tersebut berpotensi membawa Indonesia memasuki krisis multidimensi. Dari sisi ekonomi, perekonomian daerah semakin tertekan akibat pemotongan hak-hak daerah dengan dalih efisiensi.
“Saya menolak ini sebagai langkah efisiensi karena pihak yang memotongnya justru tidak menunjukkan perilaku efisien,” tegasnya.
Di bidang politik, lanjut dia, Indonesia telah melewati lebih dari satu dekade dengan kehidupan politik yang semakin primitif. Negara yang semula dirancang untuk mendistribusikan keadilan dan kemakmuran kini bergeser menjadi instrumen elektoral semata.
Menyikapi berbagai persoalan tersebut, Sudirman menegaskan masyarakat tidak boleh tinggal diam. Ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus memperjuangkan perbaikan.
Sebagai seorang muslim, ia mengutip hadis Rasulullah SAW tentang kewajiban mengubah kemungkaran sesuai kemampuan, baik melalui tindakan, perkataan, maupun hati.
“Tentu saja, kita bukan orang-orang lemah. Doa dan harapan kita tak putus. Dengan lisan, pikiran, hati, dan tangan, kita terus mengikhtiarkan perbaikan,” pungkas SS.
