Intime – Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Saldi Isra mempertanyakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang tidak melakukan verifikasi langsung ke Dinas Pendidikan terkait dokumen persyaratan pendidikan Gibran Rakabuming Raka saat Pilpres 2024.
Hal itu disampaikan Saldi saat berdialog dengan Ketua KPU Mochammad Afifuddin dalam sidang perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 di Gedung MK, Jakarta, Rabu (23/9).
Awalnya, Saldi menanyakan apakah KPU mendatangi Dinas Pendidikan untuk mengecek dokumen pendidikan Gibran.
“Saya ingin dialog saja nih Pak Afif, dulu ketika ada soal persyaratan pendidikan untuk calon ya, terutama yang dipersoalkan oleh Pemohon, apakah KPU juga datang ke Diknas?” tanya Saldi.
Afifuddin menjawab KPU tidak melakukan pengecekan langsung. Dia mengatakan KPU sudah menerima surat keterangan resmi terkait persyaratan pendidikan Gibran.
“Tidak, tidak datang. Karena waktu itu kan kami sudah mendapat surat keterangan. Karena juga tidak ada laporannya,” jawab Afifuddin.
Jawaban itu kemudian dibandingkan Saldi dengan mekanisme verifikasi dalam pilkada. Dia menyebut KPU daerah biasanya melakukan pengecekan langsung terhadap dokumen pendidikan calon.
“KPU daerah saja dalam pemilihan kepala daerah kan datang ke mana-mana untuk verifikasi, tapi ini KPU tidak datang ya?” tanya Saldi.
“Tidak datang,” jawab Afifuddin.
Saldi lantas menekankan bahwa hal tersebut penting diperjelas dalam perkara yang sedang diperiksa MK. Menurut Saldi, dalam pilkada KPU justru meminta jajaran daerah mengecek langsung asal sekolah calon, termasuk dokumen kesetaraan seperti Paket C.
“Pak Afif di pemilihan kepala daerah itu malahan ngotot sekali Pak bilang ke KPU-nya, ‘tolong dicek ke mana sekolahnya? Kalau ada yang paket C dicek di mana dikeluarkannya?’ segala macam. Nah, ini makanya penting ditanyakan tadi,” kata Saldi.
