Intime – Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto menilai Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka sudah tidak lagi memiliki legitimasi sebagai pemimpin. Dia menyoroti sejumlah persoalan, mulai dari Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90 Tahun 2023 hingga persoalan persyaratan pendidikan Gibran.
Hasto mengatakan ada sejumlah catatan mendasar yang menjadi alasan PDIP mempersoalkan legitimasi kepemimpinan Gibran.
Salah satunya berkaitan dengan pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2024, pemilu legislatif, hingga pilkada pada tahun yang sama. Menurut Hasto, berbagai proses pemilihan tersebut diwarnai penyalahgunaan kekuasaan.
“Yang kedua, pemilu presiden-wakil presiden tahun 2024 dan pemilu legislatif hingga pilkada tahun 2024 juga banyak diwarnai oleh penyalahgunaan kekuasaan,” kata Hasto dalam keterangannya, dikutip Minggu (8/11).
Selain itu, Hasto menyinggung persoalan ijazah SMA atau sederajat yang menurutnya menjadi salah satu masalah dalam pemenuhan persyaratan Gibran.
“Ketiga, munculnya pasal selundupan untuk melakukan pemaksaan ketika saudara Gibran Rakabuming tidak bisa menunjukkan ijazah SMA atau sederajat sebagaimana temuan dari Mahkamah Konstitusi,” ujarnya.
Hasto kemudian menyimpulkan persoalan-persoalan tersebut membuat legitimasi kepemimpinan Gibran patut dipertanyakan.
“Tidak hanya proses dari saudara Gibran yang cacat, tetapi juga syarat-syarat untuk menjadi pemimpin baik dari aspek usia maupun ijazah ternyata kan tidak dipenuhi,” tegasnya.
Atas dasar itu, PDIP kini terus menjalin komunikasi politik dengan fraksi-fraksi lain di DPR. Hasto menyebut langkah tersebut dilakukan untuk menindaklanjuti persoalan Gibran melalui jalur legislatif.
Dia juga menilai desakan masyarakat yang berkembang belakangan ini semakin memperkuat dorongan agar persoalan tersebut mendapat perhatian parlemen.
“Tekanan-tekanan dari publik ini menjadi semakin kuat, sehingga suara-suara yang semakin terkonsolidasi ini kami yakini akan didengarkan oleh seluruh fraksi yang ada di DPR RI,” kata Hasto.
Saat ditanya mengenai kemungkinan kesamaan pandangan delapan fraksi di DPR, Hasto memastikan komunikasi politik masih terus berlangsung.
“Ya proses dialog terus-menerus dilakukan. Yang jelas ini tidak bisa lagi ditolerir, ya,” pungkasnya.
