Intime – Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Andreas Hugo Pareira geram mendengar kabar sebagian bangunan SDN Wolomoni di Desa Niawula, Kecamatan Detusoko, Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur (NTT), dirusak untuk kepentingan proyek Koperasi Desa Merah Putih. Politikus PDIP itu mempertanyakan alasan pembangunan koperasi sampai harus mengorbankan sekolah.
“Apakah pendidikan itu kurang penting sehingga harus merobohkan bangunan sekolah yang merupakan tempat mendidik generasi muda bangsa?” kata Andreas dalam keterangannya, Rabu (10/6).
Andreas menegaskan pembangunan Koperasi Desa Merah Putih seharusnya tidak memotong ataupun mengorbankan program pemerintah lainnya, terutama sektor pendidikan. Menurut dia, sekolah memiliki peran penting dalam mencetak generasi penerus bangsa.
Dia pun mempertanyakan apakah proyek Koperasi Desa Merah Putih dianggap lebih penting dibanding keberadaan sekolah yang sudah berdiri sejak lama dan digunakan masyarakat.
“Apakah Koperasi Desa Merah Putih juga lebih penting dari sekolah sehingga harus merobohkan bangunan sekolah yang sudah berdiri sejak lama?” ujarnya.
Andreas meminta pihak pelaksana proyek memberikan penjelasan secara terbuka agar kejadian tersebut tidak menjadi contoh buruk dalam pelaksanaan pembangunan pemerintah.
“Pelaksana Koperasi Desa Merah Putih perlu memberikan penjelasan sehingga ini tidak menjadi preseden buruk pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah,” tegasnya.
Diketahui, sebagian bangunan SDN Wolomoni mengalami kerusakan akibat aktivitas proyek Koperasi Desa Merah Putih. Pagar sekolah dijebol, fondasi ruang kelas dihancurkan, hingga tiang penyangga salah satu ruang kelas dipotong.
Berdasarkan informasi yang beredar, sebuah ekskavator dipaksa melintas di sisi bangunan sekolah untuk menuju lokasi pembangunan koperasi yang berada di belakang sekolah.
Foto yang beredar juga memperlihatkan seseorang berpakaian loreng berada di lokasi saat proses pemotongan tiang penyangga ruang kelas berlangsung. Selain itu, tampak bagian pagar sekolah rusak akibat dilintasi alat berat.
Kejadian tersebut memicu kemarahan masyarakat dan tokoh adat setempat. Mereka menyesalkan kerusakan fasilitas pendidikan yang seharusnya dilindungi dan tidak menjadi korban proyek pembangunan apa pun.
