Intime – Tokoh politik nasional Anies Baswedan menyoroti kasus keracunan yang terjadi dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di sejumlah daerah. Dia mempertanyakan berapa banyak anak yang harus menjadi korban sebelum persoalan tersebut dianggap sebagai skandal atau krisis besar.
Eks Gubernur DKI Jakarta ini menyebut sejumlah wilayah yang mengalami kejadian tersebut, di antaranya Arjo, Tanah Toraja, Rembang, dan Klaten.
“Arjo, Tanah Toraja, Rembang, Klaten, dan mungkin ada banyak lagi tempat-tempat lain. Korbannya ratusan siswa, bahkan ada guru juga,” kata Anies dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (5/9).
Dia mempertanyakan sikap pemerintah terhadap kasus-kasus tersebut. Menurut Anies, kejadian yang berulang tidak semestinya membuat masyarakat menjadi terbiasa dan menganggap persoalan itu sebagai sesuatu yang normal.
“Pertanyaan saya, berapa batas minimal jumlah korban anak-anak keracunan sampai kita mau anggap ini sebagai skandal, sebagai krisis besar, sebagai kasus luar biasa?” ujarnya.
Anies menilai perlu ada langkah tegas berupa evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program MBG apabila risiko terhadap anak-anak terus muncul.
“Sehingga kita akhirnya mau tekan rem darurat untuk mengevaluasi secara total semuanya,” katanya.
Dia juga mempertanyakan apakah pemerintah dan masyarakat mulai kehilangan kepekaan terhadap risiko yang dihadapi anak-anak.
“Apa kita mau tidak sensitif pada risiko yang dihadapi anak-anak kita? Apa kita mau semakin kebal terhadap masalah dan semakin anggap semua ini kejadian biasa saja?” kata Anies.
Menurut Anies, berbagai kejadian tersebut jangan langsung dianggap sebagai persoalan yang tidak sistemik hanya karena terjadi di sejumlah tempat berbeda.
Ia juga mempertanyakan mengapa tidak ada pihak yang dimintai pertanggungjawaban apabila kasus serupa terus terjadi.
“Ini sering terjadi, ini bukan masalah sistemik, ini tidak perlu dibesarkan dan tidak perlu ada yang dituntut bertanggung jawab atau dihukum karenanya,” ujar Anies.
Anies kembali mengingatkan pentingnya menentukan batas toleransi terhadap risiko yang menyangkut keselamatan anak-anak.
“Sekali lagi, di mana batas toleransi kita? Coba kita pikirkan,” katanya.
