BGN Tutup 1.300 Dapur MBG, Sudaryono: Tak Peduli Siapa Pemiliknya

Intime – Badan Gizi Nasional (BGN) memperketat pengawasan terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Sebanyak 1.300 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) telah ditutup karena dinilai tidak memenuhi standar operasional yang ditetapkan.

Kepala BGN Sudaryono menegaskan tidak akan memberikan pengecualian kepada SPPG berdasarkan siapa pengelola maupun pemiliknya. Menurut dia, kepatuhan terhadap standar operasional menjadi satu-satunya ukuran dalam menentukan kelayakan dapur MBG.

“Saya nggak peduli itu SPPG-nya misalnya apa, punya siapa. Saya nggak lihat, saya lihat sistem. Manakala tidak memenuhi standar di sistem saya, maka dengan berat hati harus saya tutup permanen,” kata Sudaryono kepada wartawan, Selasa (18/8).

Sudaryono mengungkapkan, sekitar 1.300 SPPG telah ditutup dalam tiga pekan pertama sejak dirinya menjabat sebagai Kepala BGN. Penutupan dilakukan secara bertahap terhadap dapur yang dinilai tidak memenuhi ketentuan dan tidak dapat segera diperbaiki.

“Kalau nggak bisa diperbaiki, kita tutup permanen. Jadi sudah saya menutup mungkin 800, tambah kemarin saya sudah menutup 500. Jadi sudah 1.300 saya tutup selama tiga minggu saya jadi kepala,” ujarnya.

Menurut Sudaryono, langkah tegas tersebut bukan hanya untuk memberikan sanksi, tetapi juga menjaga kepercayaan terhadap SPPG yang selama ini menjalankan program MBG sesuai standar.

BGN juga akan mengevaluasi praktik operasional puluhan ribu dapur MBG lainnya. SPPG yang dinilai berhasil akan dijadikan rujukan untuk meningkatkan standar pelayanan dan mencegah terjadinya persoalan dalam penyediaan makanan.

“Jadi kita belajar dari keberhasilan SPPG. Beberapa SPPG, salah satunya adalah SPPG yang dikelola oleh Bhayangkari dari Polri, menggunakan test kit dan sampai saat ini tidak ada satu kasus pun keracunan,” kata Sudaryono.

Kebijakan penutupan tersebut menunjukkan BGN mulai mengedepankan pendekatan berbasis standar dalam pengawasan MBG. Dengan jumlah dapur yang terus bertambah, konsistensi penerapan standar operasional menjadi tantangan utama agar program tidak hanya menjangkau banyak penerima manfaat, tetapi juga tetap memenuhi aspek keamanan dan kualitas pangan.

Artikel Terkait

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

- Advertisement -spot_img

Indonesia Terkini