Intime – Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher menyoroti kondisi keuangan BPJS Kesehatan yang disebut mengalami defisit sekitar Rp 2 triliun setiap bulan. Netty meminta pemerintah segera melakukan pembenahan menyeluruh agar keberlanjutan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) tetap terjaga.
Menurut Netty, defisit yang terjadi tidak boleh dianggap sebagai persoalan biasa yang cukup diatasi dengan tambahan suntikan dana dari pemerintah.
“JKN adalah program strategis yang menjadi tumpuan jutaan rakyat Indonesia. Karena itu, munculnya defisit bulanan sebesar Rp 2 triliun tidak boleh dianggap sebagai persoalan rutin yang cukup diselesaikan dengan suntikan dana jangka pendek,” kata Netty dalam keterangannya, Jumat (12/6).
Ia mengungkapkan, berdasarkan paparan BPJS Kesehatan kepada Komisi IX DPR, nilai pembayaran klaim saat ini mencapai Rp 16 hingga Rp 16,5 triliun per bulan. Sementara penerimaan iuran hanya berkisar Rp 14 triliun setiap bulan.
Selisih antara pemasukan dan pengeluaran itu, kata Netty, menunjukkan adanya ketidakseimbangan yang harus segera dievaluasi secara menyeluruh.
“Jika pengeluaran secara konsisten lebih besar daripada pendapatan, maka pemerintah perlu menjelaskan kepada publik apa akar masalahnya. Apakah karena meningkatnya beban penyakit, kepatuhan iuran yang belum optimal, ketidaktepatan perhitungan aktuaria, atau persoalan tata kelola yang perlu diperbaiki,” ujarnya.
Netty menyambut baik rencana dukungan dana sebesar Rp 20 triliun dari pemerintah untuk menjaga stabilitas keuangan BPJS Kesehatan. Namun, ia menegaskan bantuan tersebut hanya bersifat jangka pendek dan tidak boleh menggantikan reformasi sistem pembiayaan.
“Tambahan anggaran tentu membantu menjaga likuiditas dalam jangka pendek. Tetapi kita tidak boleh terus-menerus mengandalkan solusi darurat. Yang dibutuhkan adalah langkah korektif yang mampu memperkuat fondasi pembiayaan JKN dalam jangka panjang,” tegas politikus PKS itu.
Netty juga mengingatkan agar tekanan keuangan BPJS tidak berdampak pada layanan kesehatan masyarakat. Ia meminta pemerintah menjamin pembayaran klaim kepada fasilitas kesehatan tetap berjalan lancar.
“Jangan sampai fasilitas kesehatan mengalami keterlambatan pembayaran klaim, kemudian berimbas pada pelayanan pasien,” katanya.
Menurut Netty, momentum ini harus dimanfaatkan untuk mengevaluasi keberlanjutan sistem JKN, termasuk efektivitas pengelolaan dana, kepatuhan iuran, validitas data peserta, serta penguatan upaya promotif dan preventif guna menekan beban penyakit di masa depan.
