Intime – Pernyataan bahwa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak akan dihentikan karena merupakan janji politik Presiden Prabowo Subianto. Hal itu, dinilai berpotensi menggeser fungsi kebijakan publik menjadi sekadar simbol politik.
Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta (UPNVJ), Achmad Nur Hidayat, menegaskan bahwa perdebatan mengenai MBG harus ditempatkan dalam kerangka kebijakan publik yang sehat, bukan loyalitas terhadap janji politik.
“Masalah gizi di Indonesia memang nyata dan tujuan MBG layak didukung. Namun, tujuan yang benar tidak membuat instrumen kebijakannya kebal dari kritik dan evaluasi,” kata Achmad kepada wartawan, Kamis (18/6).
Menurutnya, semakin besar anggaran dan kewenangan yang digunakan sebuah program, semakin ketat pula standar evaluasi yang harus diterapkan.
Ia mengingatkan bahwa yang harus dipertahankan negara adalah tujuan peningkatan gizi masyarakat, bukan mempertahankan satu program tanpa ruang koreksi.
“Dalam kebijakan publik, yang harus dibela adalah hak anak atas gizi, bukan nama programnya. Ketika sebuah program dianggap tidak boleh dihentikan apa pun yang terjadi, kebijakan itu mulai bergeser menjadi simbol kekuasaan,” ujarnya.
Achmad menilai negara harus memiliki keberanian untuk mengevaluasi, memperbaiki, bahkan menghentikan sementara program apabila ditemukan persoalan tata kelola atau penyimpangan yang serius.
“Negara yang waras tidak akan berkata teruskan saja karena program ini penting. Negara yang waras akan memeriksa, mengevaluasi, dan membongkar ulang desain kebijakan jika ditemukan masalah,” tegasnya.
Ia mencontohkan sejumlah proyek besar di masa lalu, seperti program Mobil Nasional Timor dan proyek Hambalang, yang pada akhirnya dihentikan atau dievaluasi karena persoalan desain kebijakan maupun tata kelola.
Menurut Achmad, pengalaman tersebut menunjukkan bahwa tujuan yang baik tidak cukup menjadi alasan untuk mempertahankan sebuah program tanpa koreksi. “Tujuan strategis boleh benar, tetapi jika desain kebijakannya bermasalah, negara tidak boleh memaksakannya hanya demi menyelamatkan gengsi politik,” pungkasnya.
