Intime – Gelombang PHK di industri baja mulai memakan korban. Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, mendesak pemerintah segera turun tangan menyelamatkan industri baja nasional yang kian tertekan serbuan impor murah, terutama dari China.
Kaisar menilai PHK ratusan pekerja di Krakatau Osaka Steel menjadi sinyal serius melemahnya industri manufaktur nasional. Menurutnya, derasnya produk baja impor dengan harga di bawah biaya produksi lokal membuat pabrik dalam negeri kehilangan daya saing dan terpaksa melakukan efisiensi besar-besaran.
“PHK di Krakatau Osaka Steel ini adalah alarm bahwa industri baja nasional sedang tidak baik-baik saja. Jika pemerintah tidak segera turun tangan membentengi pasar domestik dari gempuran barang impor, ancaman PHK massal akan meluas ke sektor industri strategis lainnya,” ujar Kaisar di Jakarta, Jumat (8/5).
Data Indonesian Iron and Steel Industry Association (IISIA) menunjukkan baja impor diperkirakan menguasai hingga 55 persen kebutuhan nasional pada 2026. Pada triwulan III 2025, volume impor baja bahkan melonjak menjadi 4,83 juta ton atau naik 15,6 persen dibanding periode sebelumnya. Akibatnya, utilitas pabrik baja nasional merosot dan kini hanya beroperasi sekitar 50 persen kapasitas.
Kaisar menegaskan industri baja merupakan sektor strategis yang menopang pembangunan nasional. Karena itu, negara dinilai wajib hadir melindungi pasar domestik dari praktik perdagangan yang dianggap tidak adil.
“Jangan sampai pasar dalam negeri dikuasai produk impor sementara industri lokal tumbang dan buruh kehilangan pekerjaan,” tegas legislator asal Yogyakarta tersebut.
Ia meminta pemerintah segera mengambil langkah konkret, mulai dari memperketat hambatan non-tarif bagi produk baja impor hingga memperkuat instrumen perlindungan perdagangan nasional.
Selain itu, Kaisar juga mendorong kewajiban penggunaan baja produksi dalam negeri pada seluruh proyek infrastruktur pemerintah maupun swasta secara berkelanjutan.
Menurutnya, rendahnya permintaan domestik dan tingginya ketergantungan terhadap impor telah menempatkan industri baja nasional dalam posisi kritis. Karena itu, sinergi pemerintah dan pelaku industri dinilai menjadi kunci untuk menyelamatkan sektor tersebut.
“Industri baja butuh keberpihakan kebijakan. Optimalisasi penggunaan produk dalam negeri harus dilakukan secara konsisten agar investasi tetap terjaga dan masa depan pekerja tidak semakin terancam,” tutupnya.
