Intime – Kepala Kantor Staf Presiden (KSP), Muhammad Qodari, menanggapi kabar dirinya masuk dalam bursa reshuffle Kabinet Merah Putih. Ia menegaskan, perombakan kabinet sepenuhnya merupakan hak prerogatif Presiden Prabowo Subianto.
Pernyataan itu disampaikan Qodari saat merespons isu yang beredar terkait rencana pelantikan pejabat baru. “Itu semua prerogatif Presiden,” ujar Qodari, Senin (27/4).
Ia pun meminta publik menunggu keputusan resmi dari kepala negara. “Kita tunggu saja perkembangan dari Bapak Presiden,” tambahnya. Menurut Qodari, kewenangan penuh dalam menentukan susunan kabinet berada di tangan Presiden.
Sebelumnya, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya juga memberikan respons serupa terkait isu reshuffle. “Tunggu saja,” kata Teddy di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (7/4/).
Sepanjang masa pemerintahannya, Presiden Prabowo tercatat telah melakukan empat kali reshuffle Kabinet Merah Putih. Perombakan dilakukan bertahap sejak awal 2025 hingga Oktober 2025 sebagai bagian dari penyegaran dan penguatan kinerja pemerintahan.
Pada reshuffle pertama, Presiden melantik sejumlah pejabat strategis, di antaranya Brian Yuliartosebagai Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi serta Muhammad Yusuf Ateh sebagai Kepala BPKP. Selain itu, Amalia Adininggar Widyasanti ditunjuk sebagai Kepala BPS dan Nugroho Sulistyo Budisebagai Kepala BSSN.
Pada reshuffle kedua, Presiden menunjuk Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan menggantikan Sri Mulyani Indrawati. Selain itu, Mukhtarudin dilantik sebagai Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, serta Ferry Juliantono sebagai Menteri Koperasi.
Pada reshuffle ketiga, Presiden melantik Djamari Chaniago sebagai Menteri Koordinator Politik dan Keamanan. Selain itu, Erick Thohir ditunjuk menggantikan Dito Ariotedjo. Sejumlah pejabat lain juga diangkat, termasuk Angga Raka Prabowo. Pada periode ini, Qodari turut dilantik sebagai Kepala Staf Kepresidenan.
Sementara pada reshuffle keempat, Presiden kembali melakukan penyegaran dengan melantik Wakil Menteri Kesehatan Benjamin Paulus Octavianus serta menunjuk Anggito Abimanyu sebagai Ketua Dewan Komisioner LPS. Di sektor BUMN, Dony Oskaria juga dilantik untuk memperkuat pengelolaan perusahaan negara.
Meski isu reshuffle kembali mencuat, hingga kini belum ada pernyataan resmi dari Presiden terkait rencana tersebut. Dinamika ini pun masih menjadi perhatian publik dan kalangan politik nasional.
