Intime – Rangkaian demonstrasi yang berlangsung di sejumlah wilayah Indonesia pada 25 Agustus hingga 9 September 2025 berujung kerusuhan. Aksi yang awalnya dipicu persoalan ekonomi dan kebijakan pemerintah kemudian berkembang dengan munculnya tudingan adanya campur tangan pihak asing.
Demonstrasi bermula dari keresahan masyarakat terhadap pemberian tunjangan anggota DPR yang dianggap tidak sesuai dengan kondisi ekonomi rakyat. Kenaikan pajak bumi dan bangunan (PBB) di sejumlah daerah serta persoalan biaya hidup juga menjadi pemicu kemarahan.
Aksi massa kemudian berkembang menjadi kerusuhan. Sejumlah rumah anggota DPR dan pejabat didatangi massa. Dalam rangkaian demonstrasi tersebut, enam orang dilaporkan meninggal dunia, ribuan orang ditahan, dan ratusan lainnya mengalami luka-luka.
Pemerintah kemudian melakukan sejumlah penyesuaian kebijakan, termasuk terkait tunjangan anggota DPR.
Di tengah gejolak tersebut, muncul tudingan adanya peran aktor asing. Nama Open Society Foundations (OSF) yang didirikan George Soros ikut disebut.
Analis asal Swiss Angelo Giuliano dalam wawancara dengan Sputnik pada 1 September 2025 menyebut OSF telah beroperasi secara global sejak 1990-an. Menurutnya, OSF memberikan dukungan kepada sejumlah organisasi masyarakat sipil, termasuk organisasi di Indonesia.
“OSF milik George Soros sudah beroperasi sejak 1990-an mengeluarkan biaya miliaran dolar AS secara global. OSF mendukung sejumlah kelompok termasuk TIFA yang berkontribusi dalam dinamika sosial politik di Indonesia,” kata Giuliano.
OSF melalui Yayasan Kurawal juga disebut meluncurkan Dana Cepat Tanggap Darurat (DCTD) untuk mendukung organisasi masyarakat sipil dalam menyuarakan keberatan terhadap kebijakan pemerintah yang dinilai tidak demokratis.
Tudingan intervensi asing juga disampaikan mantan Kepala BIN AM Hendropriyono. Dia menilai kerusuhan di Kompleks DPR pada 25 dan 28 Agustus 2025 tidak sepenuhnya dipicu faktor internal.
Pemerhati sosial Aditya Setiawan pada 26 September 2025 menyebut adanya dugaan jaringan internasional yang menyalurkan dana melalui organisasi lokal untuk memengaruhi kelompok masyarakat dan membangun narasi negatif terhadap pemerintah.
Tenaga Ahli Utama KSP Ulta Levenia Nababan kemudian mengungkap data mengenai pendanaan OSF kepada Yayasan Kurawal pada periode 2019-2024. Dalam unggahannya pada 26 April 2026, Nababan menyebut nilai pendanaan tersebut mencapai sekitar 6,19 juta dollar AS atau sekitar Rp 106 miliar.
Nababan juga menyebut sejumlah lembaga lain yang memperoleh pendanaan. Dia menilai dukungan tersebut berkaitan dengan nilai seperti kebebasan individu, HAM, perdagangan bebas, dan isu sosial lainnya.
Namun, pendanaan kepada organisasi masyarakat sipil tidak otomatis membuktikan keterlibatan pemberi dana dalam kerusuhan. Perlu ada bukti yang menunjukkan hubungan langsung antara aliran dana, tujuan penggunaan dana, serta aksi demonstrasi atau kekerasan yang terjadi.
Yayasan Kurawal sendiri meminta pemerintah membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) untuk mengusut rangkaian kekerasan tersebut. Kurawal menilai fakta harus dibuka secara transparan dan penanganan demonstrasi tetap menghormati hak warga negara.
Isu tersebut kemudian dikaitkan dengan konsep “revolusi warna” yang disebut pernah terjadi di sejumlah negara. Sejumlah pihak mengingatkan pemerintah agar mewaspadai kemungkinan intervensi asing.
Meski demikian, tudingan mengenai intervensi asing masih memerlukan pembuktian. Pemeriksaan terhadap aliran dana, penerima, tujuan penggunaan, serta hubungan dengan pihak yang terlibat langsung dalam kerusuhan menjadi penting untuk memastikan fakta.
Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintah akan melindungi kedaulatan negara dan menjaga stabilitas sosial.
