Intime – Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi NasDem, Nurhadi, menghormati keputusan Presiden Prabowo Subianto melakukan perombakan pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN). Menurutnya, evaluasi kepemimpinan merupakan hal yang lumrah dalam pemerintahan demi memastikan program strategis berjalan lebih efektif.
Nurhadi menyampaikan hal itu usai Presiden Prabowo mengganti Dadan Hindayana, Sony Sonjaya, dan Lodewijk Pusung dari jajaran pimpinan BGN. Sebagai pengganti, Presiden menunjuk Nanik S. Deyang sebagai Kepala BGN, didampingi Agustina Arum Sari dan Mayjen TNI Trenggono sebagai wakil kepala.
“Kami menghormati keputusan Presiden untuk melakukan evaluasi dan penyegaran kepemimpinan di BGN. Evaluasi merupakan hal yang wajar dan diperlukan agar program prioritas nasional dapat berjalan semakin baik,” kata Nurhadi dalam keterangannya, Rabu (3/6).
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Dadan Hindayana dan para wakil kepala yang telah mengakhiri masa tugasnya.
“Kami menyampaikan penghargaan atas dedikasi, kerja keras, dan kontribusi mereka dalam membangun fondasi kelembagaan BGN sejak awal pembentukannya,” ujarnya.
Menurut Nurhadi, mengelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjangkau jutaan penerima manfaat di seluruh Indonesia bukan pekerjaan ringan. Karena itu, ia menilai fondasi kelembagaan yang telah dibangun selama ini perlu diteruskan dan diperkuat oleh kepemimpinan baru.
Nurhadi berharap pergantian pimpinan menjadi momentum perbaikan tata kelola dan peningkatan kualitas program. Ia mengingatkan agar BGN tidak hanya fokus mengejar target jumlah penerima manfaat, tetapi juga memastikan kualitas layanan tetap terjaga.
“Keberhasilan program tidak hanya diukur dari jumlah penerima manfaat, tetapi juga dari dampak nyata terhadap perbaikan status gizi anak, penurunan stunting, peningkatan kesehatan ibu hamil, serta kualitas generasi masa depan Indonesia,” katanya.
Ia juga meminta pimpinan baru memperkuat pengawasan terhadap seluruh rantai pelaksanaan program, mulai dari pengadaan bahan pangan hingga distribusi makanan.
Nurhadi menegaskan Komisi IX DPR akan terus menjalankan fungsi pengawasan secara konstruktif agar program MBG berjalan sesuai tujuan.
“Yang paling penting bukan siapa yang memimpin BGN, tetapi bagaimana program ini mampu menjawab kebutuhan gizi masyarakat secara nyata, merata, dan berkelanjutan,” pungkasnya.
