Intime – Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Mabes Polri) merespons beredarnya isu mengenai dugaan keterlibatan seorang ketua umum partai politik dalam rangkaian rapat koordinasi bersama sejumlah jenderal. Pertemuan itu dikaitkan dengan skandal penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Berdasarkan informasi yang beredar, rapat tertutup tersebut disinyalir berlangsung di kawasan Widya Chandra, Jakarta Selatan. Pertemuan itu dikabarkan digelar hanya beberapa jam sebelum jajaran jenderal yang diduga terlibat dalam operasi penyadapan ditangkap oleh tim penyidik.
Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko menyatakan bahwa kepolisian saat ini tengah memverifikasi seluruh temuan. Pihaknya memastikan setiap informasi baru yang masuk bakal ditindaklanjuti secara menyeluruh.
“Terima kasih atas informasinya tadi, kami sampaikan ini masih dalam proses pendalaman,” ujar Trunoyudo dalam konferensi pers di Mabes Polri, Jakarta, Kamis (5/11).
Trunoyudo masih enggan merincikan isu sensitif lain yang menyelimuti perkara ini, termasuk dugaan sumber pendanaan operasional yang disinyalir mengalir dari jaringan judi online, narkoba, hingga pertambangan ilegal. Pihak kepolisian juga belum membeberkan estimasi jumlah pasti pejabat negara yang masuk dalam target penyadapan ilegal.
Meskipun demikian, Trunoyudo menjamin Bareskrim Polri bekerja secara profesional dan akan menyampaikan fakta-fakta hukum terbaru kepada publik setelah proses verifikasi materiil rampung dilaksanakan oleh tim penyidik.
“Sama, ini masih dalam proses, nanti kita akan sampaikan,” tegas Trunoyudo.
Guncangan publik akibat kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto kian meluas setelah menyeret nama mantan Kapolri Jenderal (Purn) Listyo Sigit Prabowo bersama sejumlah perwira tinggi Polri.
Isu keterlibatan pimpinan parpol serta alokasi dana dari bisnis ilegal kini menjadi fokus perhatian utama publik.
