Intime – Direktur Merah Pusaka Stratejik Indonesia (MPSI), Noor Azhari, mengingatkan pentingnya kewaspadaan nasional terhadap potensi operasi pelemahan pemerintahan melalui perang opini, jaringan organisasi masyarakat sipil, hingga infiltrasi narasi di ruang publik digital.
Dalam dinamika geopolitik global saat ini, menurutnya, upaya pergantian rezim (regime change) tidak selalu dilakukan melalui intervensi militer terbuka, tetapi sering memanfaatkan strategi perang asimetris yang menggabungkan tekanan opini publik, mobilisasi jaringan sipil, dan operasi psikologis di ruang informasi.
“Dalam banyak kasus internasional, delegitimasi pemerintah sering dimulai dari kampanye opini yang sistematis, manipulasi narasi kebijakan, hingga mobilisasi jaringan masyarakat sipil yang tampak organik,” tuturnya dalam keterangan tertulis, Minggu (15/3/2026).
Noor menjelaskan bahwa berbagai studi geopolitik internasional juga mencatat pola serupa dalam dinamika politik di sejumlah negara. “Salah satunya pernah disoroti oleh media internasional The Sunday Guardian, yang menulis tentang pola operasi regime change melalui jaringan pendanaan global, think tank, serta organisasi nonpemerintah (NGO).”
Dalam diskursus global, terangnya, jaringan filantropi yang terhubung dengan George Soros melalui Open Society Foundations kerap disebut sebagai salah satu aktor yang memiliki pengaruh besar dalam pendanaan berbagai gerakan masyarakat sipil di berbagai negara. Kemudian, mendorong kampanye kebijakan, membangun framing media, dan memengaruhi persepsi publik terhadap pemerintah yang sedang berkuasa.
Noor menilai fenomena tersebut perlu dibaca secara objektif. Dengan begitu, kritik terhadap pemerintah tetap berada dalam koridor demokrasi dan tidak dimanfaatkan kepentingan geopolitik eksternal.
“Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto saat ini juga menghadapi dinamika opini publik yang sangat intens, terutama terkait sejumlah kebijakan strategis, seperti hilirisasi industri, kebijakan geopolitik luar negeri, hingga program sosial pemerintah,” bebernya.
Ia melanjutkan, perang opini menjadi semakin efektif di era media digital dan platform siniar seperti saat ini. Sebab, narasi disebarkan secara cepat dan masif kepada masyarakat.
“Ruang digital membuat distribusi narasi politik jauh lebih cepat. Karena itu, publik perlu lebih kritis dalam membaca berbagai kampanye opini yang beredar,” ujarnya.
Noor menekankan bahwa ketahanan nasional di era modern tidak hanya bergantung pada kekuatan militer dan ekonomi, tetapi juga pada ketahanan informasi dan literasi publik.
“Indonesia harus tetap menjaga ruang kritik yang sehat sebagai bagian dari demokrasi. Pada saat yang sama, negara dan masyarakat juga perlu memiliki kewaspadaan terhadap kemungkinan manipulasi informasi yang bisa merusak stabilitas nasional,” ucapnya.
Peningkatan literasi publik dan penguatan ketahanan informasi menjadi kunci agar masyarakat tidak mudah terpengaruh narasi yang berpotensi memecah belah dan mendelegitimasi institusi negara.
“Perang modern tidak hanya terjadi di medan militer, tetapi juga di ruang informasi. Karena itu, kewaspadaan publik dan penguatan literasi menjadi bagian penting dari pertahanan nasional,” kata Noor.
