Intime – Anggota Komisi VII DPR RI Novita Hardini menilai suara mahasiswa harus didengar karena menjadi representasi aspirasi masyarakat. Menurutnya, aksi demonstrasi yang dilakukan mahasiswa merupakan alarm bagi para pemangku kebijakan untuk mempertimbangkan berbagai aspek sebelum mengambil keputusan.
Novita mengatakan seluruh elemen masyarakat seharusnya mendukung dan melindungi kebebasan mahasiswa dalam menyampaikan pendapat. Sebab, penyampaian aspirasi merupakan hak yang dijamin oleh undang-undang.
“Harusnya semua lapisan masyarakat mendukung dan melindungi suara-suara yang disampaikan mahasiswa,” kata Novita dalam keterangan resmi, Jumat (19/6).
Politikus PDI Perjuangan itu mengaku mendukung sikap kritis yang ditunjukkan mahasiswa terhadap berbagai kebijakan pemerintah. Namun, ia mengingatkan agar penyampaian aspirasi tetap dilakukan secara tertib dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
“Karena mereka dilindungi undang-undang,” ujarnya.
Novita berpandangan, gelombang demonstrasi mahasiswa yang terjadi di berbagai daerah tidak muncul begitu saja. Menurut dia, aksi tersebut lahir dari kepedulian masyarakat serta menjadi respons terhadap sejumlah kebijakan yang dianggap tidak tepat.
Ia menilai mahasiswa memiliki hak untuk menyampaikan kritik apabila melihat adanya kebijakan yang dinilai tidak masuk akal maupun berpotensi memunculkan ketimpangan sosial.
“Mereka berhak bersuara ketika melihat beberapa kebijakan dinilai tidak masuk akal atau dinilai membuka ruang-ruang ketimpangan sosial lainnya,” kata Novita.
Karena itu, Novita berharap kritik yang disampaikan mahasiswa dapat dipandang sebagai masukan yang konstruktif bagi pemerintah maupun para pembuat kebijakan. Menurutnya, partisipasi masyarakat, termasuk mahasiswa, merupakan bagian penting dalam menjaga kualitas demokrasi di Indonesia.
Ia juga mengingatkan agar seluruh pihak tetap menghormati hak warga negara untuk menyampaikan pendapat di muka umum selama dilakukan secara damai dan sesuai aturan yang berlaku.
Menurut Novita, ruang dialog yang terbuka antara pemerintah dan masyarakat diperlukan agar berbagai persoalan dapat diselesaikan secara lebih bijak dan mengakomodasi kepentingan publik.
