Intime – Partai Demokrat turut menyoroti posisi politik Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Demokrat menilai masyarakat membutuhkan kejelasan mengenai sikap politik partai berlambang kepala banteng tersebut.
Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra, mengatakan yang menjadi perhatian publik bukan semata apakah PDI-P mendukung atau tidak mendukung pemerintah. Menurut dia, masyarakat lebih membutuhkan kepastian mengenai bagaimana posisi tersebut dijalankan dan dikomunikasikan.
“Yang menjadi pertanyaan publik bukan apakah PDI-P mendukung atau tidak mendukung pemerintah. Yang menjadi pertanyaan adalah seberapa jelas posisi tersebut dijalankan dan dikomunikasikan kepada masyarakat,” ujar Herzaky dalam keterangannya di Jakarta, Senin (22/6).
Menurut Herzaky, konsistensi dalam menjalankan posisi politik menjadi penting agar masyarakat dapat memahami arah perjuangan suatu partai. Ia mencontohkan pengalaman Partai Demokrat ketika berada di luar pemerintahan selama hampir satu dekade pada masa pemerintahan sebelumnya.
“Saat itu kami mengambil posisi sebagai kekuatan penyeimbang yang memberikan kritik, masukan, dan koreksi secara konstruktif terhadap kebijakan pemerintah. Ketika pemerintah benar, kami mendukung. Ketika pemerintah keliru, kami mengingatkan. Namun posisi kami jelas sehingga publik mengetahui di mana Demokrat berdiri,” kata Herzaky.
Ia menilai dalam sistem demokrasi, keberadaan partai di dalam maupun di luar pemerintahan merupakan hal yang wajar. Namun, menurut dia, persoalan muncul ketika masyarakat kesulitan memahami posisi politik suatu partai.
“Dalam politik, yang dibutuhkan rakyat adalah kejelasan, bukan abu-abu,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua DPP PDI-P Ganjar Pranowo menegaskan posisi partainya terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto sudah jelas, yakni sebagai kekuatan penyeimbang.
Ganjar membantah anggapan bahwa PDI-P berada pada posisi yang tidak tegas. Menurut dia, partainya tetap konsisten menjalankan fungsi pengawasan dengan mendengarkan aspirasi masyarakat dan berpegang pada konstitusi.
“Posisi politik PDI-P sangat jelas menjadi penyeimbang, mendengarkan suara yang berkembang di tengah masyarakat dan setia pada konstitusi,” ujar Ganjar.
Ia menegaskan, sebagai partai penyeimbang, PDI-P akan memberikan kritik terhadap kebijakan pemerintah yang dinilai tidak sesuai dengan kepentingan masyarakat.
