Intime – Tindakan Transportasi Jakarta (Transjakarta) diminta bentuk tim investigasi perihal menurunkan seorang penumpang yang viral di media sosial (medsos) yang menjadi sorotan publik.
Tak hanya itu, kejadian kecelakaan yang kerap terjadi terhadap armada bus Transjakarta perlu didalami.
Pengamat Kebijakan Publik, Sugiyanto menilai bahwa penanganan petugas Transjakarta menurunkan penumpang tidak tepat.
Menurut dia, terlepas dari alasan menjaga kenyamanan penumpang lain, tindakan menurunkan seseorang dari kendaraan umum di hadapan banyak orang berpotensi menimbulkan rasa malu dan dapat memunculkan dugaan pelanggaran terhadap ha atas martabat manusia.
“Karena itu, persoalan ini perlu dikaji secara objektif melalui investigasi yang independen, bukan hanya melalui penjelasan sepihak,” tuturnya kepada wartawan, Kamis (6/8).
Ia pun mengusulkan agar Gubernur Pramono Anung membentuk tim investigasi dengan memanggil seluruh pihak yang terlibat, termasuk petugas, saksi-saksi, manajemen TransJakarta, serta penumpang yang diturunkan.
Apabila diperlukan, tim juga dapat melibatkan lembaga yang memiliki kompetensi di bidang hak asasi manusia untuk menilai apakah terdapat dugaan pelanggaran hak, etika pelayanan publik, atau penyimpangan prosedur.
Ditambahkan Sugiyanto, perlu bersikap tegas dengan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap Direksi TransJakarta, termasuk terhadap Direktur Utama Welfizon Yuza.
“Apabila hasil evaluasi menunjukkan adanya kegagalan kepemimpinan, lemahnya tata kelola, atau pelanggaran terhadap prinsip pelayanan publik, maka pergantian Direktur Utama merupakan langkah yang sah dan sejalan dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik,” urainya.
Ia berpendapat, bahwa TransJakarta merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang menjadi tulang punggung transportasi publik Jakarta. Perusahaan ini melayani jutaan pelanggan setiap bulan dan memperoleh dukungan penyertaan modal serta subsidi dari Pemerintah DKI.
Karena itu, profesionalisme, keselamatan, akuntabilitas, transparansi, dan kualitas pelayanan seharusnya menjadi prioritas utama. Konsekuensinya, setiap persoalan yang berkaitan dengan pelayanan, keselamatan penumpang, maupun perilaku pimpinan perusahaan akan selalu menjadi perhatian masyarakat.
“Hal tersebut merupakan konsekuensi logis karena TransJakarta adalah perusahaan milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang pada hakikatnya juga merupakan milik masyarakat Jakarta,” pungkasnya.
