Intime – Presiden Prabowo Subianto menerima sejumlah menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (12/5). Pertemuan tersebut membahas sejumlah isu strategis di bidang infrastruktur dan pembangunan kewilayahan, termasuk rencana pengembangan sekaligus perlindungan Pantai Utara (Pantura) Jawa melalui proyek giant seawall.
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono, menyebut kawasan Pantura menghadapi tantangan serius, mulai dari penurunan permukaan tanah (land subsidence) hingga ancaman banjir rob akibat kenaikan muka air laut.
“Menjadi tantangan kita untuk menyelamatkan belasan bahkan puluhan juta masyarakat di Pantura, termasuk sektor ekonominya karena banyak sentra industri dan kawasan ekonomi khusus di wilayah tersebut,” ujarnya usai pertemuan dilansir dari laman setkab, Rabu (13/5).
Pemerintah menegaskan bahwa pembangunan giant seawall tidak hanya difokuskan pada perlindungan pesisir, tetapi juga diarahkan menjadi pemicu pertumbuhan ekonomi baru. Menteri Investasi dan Hilirisasi, Rosan Roeslani, mengatakan saat ini pemerintah tengah menyempurnakan master plandengan melibatkan berbagai pihak.
“Tidak hanya membangun giant seawall-nya saja, tetapi juga titik-titik untuk meningkatkan ekonomi dan investasi yang berdampak pada pertumbuhan. Ini sedang kami kaji dan beri masukan,” kata Rosan.
Ia menambahkan, proyek tersebut diharapkan mampu menciptakan pusat-pusat ekonomi baru di berbagai wilayah, tidak hanya di Jakarta, tetapi juga di kawasan yang terdampak pembangunan tanggul raksasa tersebut.
Sementara itu, Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan sekaligus Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa (BPPOJ), Didit Herdiawan Ashaf, menjelaskan pemerintah telah mengidentifikasi 15 segmen pesisir Pantura yang tengah dikaji lebih lanjut.
Setiap segmen, kata dia, memiliki karakteristik sosial dan ekonomi yang berbeda sehingga membutuhkan pendekatan yang berbeda pula dalam penanganannya.
“Di wilayah tersebut ada aktivitas ekonomi masyarakat yang harus tetap berjalan, sehingga aspek mitigasi dan sosial ekonomi harus didampingi dalam proses pembangunan,” ujarnya.
Pemerintah juga telah mengidentifikasi sejumlah kawasan prioritas sebagai opsi awal pelaksanaan proyek. Namun demikian, seluruh titik masih dalam tahap pendalaman agar pembangunan sesuai dengan kondisi wilayah dan kebutuhan masyarakat.
“Misalnya di Teluk Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan lainnya. Ada 15 segmen dengan subsegmen yang perlu kolaborasi lintas pihak. Untuk timeline sedang kami susun dengan pendekatan backward planning,” jelasnya.
Melalui proyek strategis ini, pemerintah menegaskan komitmennya untuk menggabungkan perlindungan pesisir dengan penguatan ekonomi kawasan, sekaligus menciptakan pusat pertumbuhan baru yang berkelanjutan di Pantai Utara Jawa.
