Intime – Kejaksaan Agung melalui Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) berhasil menyelamatkan keuangan negara sebesar Rp10,2 triliun dari penertiban kawasan hutan dan denda administratif perusahaan pelanggar izin. Keberhasilan ini mendapat apresiasi langsung dari Presiden Prabowo Subianto.
Satgas PKH di bawah kepemimpinan Jampidsus Febrie Adriansyah juga berhasil menguasai kembali jutaan hektare kawasan hutan yang sebelumnya dikelola secara ilegal.
“Rakyat Indonesia harus lihat, hari ini negara menerima Rp10 triliun,” kata Prabowo di Kejagung, Jakarta, Rabu (13/5).
Prabowo menegaskan dana tersebut bisa langsung dirasakan manfaatnya masyarakat.
“Dengan Rp10,2 triliun ini, kita bisa memperbaiki 5.000 puskesmas,” ujarnya.
Berdasarkan data Satgas PKH, dana Rp10,2 triliun itu berasal dari denda administrasi kehutanan sebesar Rp3,4 triliun dan penerimaan pajak Rp6,8 triliun sepanjang Januari-April 2026.
Selain penyelamatan keuangan negara, Satgas PKH juga berhasil mengambil alih kembali 5,8 juta hektare lahan sawit dan 12 ribu hektare kawasan pertambangan.
Jaksa Agung ST Burhanuddin menegaskan negara tidak akan lagi memberi ruang bagi praktik penguasaan sumber daya alam secara melawan hukum.
“Tidak boleh lagi ada kebocoran kekayaan negara dan pengusaha yang melarikan uang ke luar negeri secara ilegal,” tegas Burhanuddin.
