Intime – Kepulauan Seribu harus menjadi daerah pemilihan (Dapil) sendiri pada Pemilihan Legislatif (Pileg) 2029. Partai NasDem Jakarta, mengkritik terhadap desain pesta demokrasi lima tahunan di ibu kota karena tidak adil dan belum mencerminkan keterwakilan yang proporsional.
Sorotan utama diarahkan pada penggabungan wilayah Kepulauan Seribu dengan tiga kecamatan daratan Jakarta—Cilincing, Koja, dan Kelapa Gading—dalam satu dapil.
Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) NasDem Jakarta itu menyatakan, penataan dapil saat ini masih menyisakan sejumlah persoalan mendasar dan belum sepenuhnya memenuhi tujuh prinsip pembentukan dapil sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemilu.
“Ini bukan sekadar teknis pembagian wilayah. Ini soal keadilan representasi. Hampir semua dapil di Jakarta masih bermasalah, dan itu harus kita akui secara objektif,” ujar Wibi, Jumat (24/4).
Wakil Ketua DPRD Jakarta itu menegaskan, penggabungan wilayah kepulauan dengan kawasan urban daratan menciptakan ketimpangan serius. Perbedaan karakter geografis, sosial, hingga kebutuhan masyarakat dinilai terlalu kontras untuk dipaksakan berada dalam satu dapil.
Dampaknya, warga Kepulauan Seribu disebut semakin jauh dari akses representasi politik yang efektif.
Aspirasi mereka berpotensi tenggelam di tengah dominasi wilayah daratan yang lebih padat dan kompleks secara politik.
NasDem pun mendorong solusi konkret: pembentukan dapil khusus Kepulauan Seribu. Meski diakui berpotensi menimbulkan kompromi pada aspek proporsionalitas dan kesetaraan nilai suara, langkah ini dinilai lebih rasional demi memenuhi prinsip kohesivitas, kesamaan cakupan wilayah, dan integralitas.
“Lebih baik ada penyesuaian terbatas daripada membiarkan ketidakadilan terus berlangsung. Kepulauan Seribu butuh representasi yang benar-benar memahami mereka,” tegas Wibi.
Dorongan ini juga ditujukan kepada KPU RI agar membuka evaluasi menyeluruh terhadap penataan dapil ke depan. NasDem menilai, wilayah dengan karakteristik khusus seperti Kepulauan Seribu tidak bisa disamakan dengan wilayah daratan dalam desain politik elektoral.
Jika tak segera dibenahi, desain dapil justru dikhawatirkan semakin menjauhkan rakyat dari wakilnya—sebuah ironi dalam sistem demokrasi yang seharusnya mendekatkan keduanya.
