Intime — Rupiah sempat menembus level Rp18.021 per dolar AS pada perdagangan Kamis pagi (4/6). Pelemahan ini dinilai bukan sekadar dipicu sentimen pasar, isu negatif, maupun rumor terkait sektor perbankan, melainkan mencerminkan kekhawatiran yang lebih dalam terhadap kondisi fiskal Indonesia.
Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat, menilai pasar saat ini sedang mengirimkan pesan keras kepada pemerintah terkait kredibilitas kebijakan ekonomi nasional.
“Pelemahan rupiah hingga menembus Rp18.000 per dolar AS tidak bisa lagi dijelaskan semata-mata sebagai sentimen pasar atau efek penguatan dolar global. Pasar sedang mengirim pesan yang jauh lebih keras, yaitu munculnya keraguan terhadap kredibilitas fiskal Indonesia,” kata Achmad kepada Intime, Kamis (4/6).
Menurutnya, nilai tukar rupiah merupakan cerminan tingkat kepercayaan investor terhadap arah kebijakan pemerintah. Karena itu, pelemahan yang terus berlangsung tidak bisa dipandang hanya sebagai gejolak sementara.
“Nilai tukar adalah termometer kepercayaan. Ketika rupiah terus melemah, persoalannya bukan sekadar rumor atau spekulasi, melainkan karena investor mulai mempertanyakan konsistensi kebijakan fiskal, disiplin belanja negara, dan keberlanjutan pembiayaan APBN,” ujarnya.
Achmad menilai tekanan terhadap rupiah memang terjadi di tengah penguatan dolar AS, tingginya suku bunga Amerika Serikat, dan ketidakpastian global. Namun, kondisi Indonesia dinilai lebih rentan karena dibarengi persoalan domestik yang belum sepenuhnya terjawab.
“Semua negara menghadapi dolar AS yang kuat. Tetapi tidak semua mata uang Asia tertekan sedalam rupiah. Artinya, pasar tidak hanya membeli dolar, tetapi juga sedang mengurangi kepercayaan terhadap aset-aset Indonesia,” tegasnya.
Ia menyoroti asumsi kurs dalam APBN 2026 yang berada di kisaran Rp16.500 per dolar AS. Dengan posisi rupiah yang kini sudah menembus Rp18.000, menurutnya terdapat perbedaan signifikan antara asumsi fiskal dan realitas pasar.
“Ketika kurs sudah berada di atas Rp18.000 per dolar AS, selisihnya bukan lagi angka kecil. Dampaknya langsung terasa terhadap subsidi energi, pembayaran utang valas, biaya impor, hingga kebutuhan pembiayaan negara. Ini yang membuat pasar semakin waspada,” katanya.
Achmad mengingatkan bahwa fundamental ekonomi yang masih relatif baik, seperti inflasi yang terkendali, pertumbuhan ekonomi di atas 5 persen, dan cadangan devisa yang kuat, belum tentu cukup untuk memulihkan kepercayaan pasar apabila arah fiskal dianggap semakin berisiko.
Menurutnya, investor saat ini lebih fokus membaca kualitas kebijakan dan keberlanjutan pembiayaan negara dibanding sekadar melihat indikator makro ekonomi jangka pendek.
“Kalau pemerintah menganggap ini hanya gejolak jangka pendek, itu pembacaan yang terlalu sederhana. Pasar melihat risiko jangka menengah yang lebih serius, terutama terkait pelebaran defisit, meningkatnya beban utang, dan kebutuhan pembiayaan berbagai program besar pemerintah,” ucapnya.
Ia juga menegaskan bahwa intervensi Bank Indonesia memiliki keterbatasan apabila akar persoalan yang dipersepsikan pasar berada pada sisi fiskal.
“Bank Indonesia bisa menahan gejolak dalam jangka pendek, tetapi tidak bisa menggantikan fungsi fiskal. Selama pasar masih meragukan arah kebijakan anggaran negara, tekanan terhadap rupiah akan terus berulang. Menyiram lantai yang basah tidak akan menyelesaikan masalah jika pipa yang bocor tidak diperbaiki,” pungkasnya.
