Intime – Anggota Komisi VIII DPR RI, Ina Ammania, mendesak Pemerintah Daerah (Pemda) segera melakukan evaluasi total terhadap sistem pengawasan dan perizinan tempat penitipan anak (daycare), menyusul terungkapnya dugaan kasus kekerasan di Daycare Little Aresha, Yogyakarta.
Ina menegaskan, evaluasi harus mencakup standar operasional hingga kompetensi para pengasuh. “Kami mendesak pemda dan kementerian terkait untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengawasan dan perizinan daycare, termasuk memastikan kualitas dan kompetensi pengasuh,” ujar Ina, Minggu (26/4).
Ia menekankan, negara tidak boleh abai dalam menjamin keamanan anak-anak di lembaga penitipan. Menurutnya, keselamatan dan masa depan anak merupakan prioritas utama yang tidak bisa ditawar.
Ina juga mengecam keras dugaan kekerasan yang terjadi di Daycare Little Aresha. Ia menilai, insiden tersebut sangat memprihatinkan karena terjadi di tempat yang seharusnya menjadi ruang aman bagi anak-anak.
Karena itu, ia mendesak aparat penegak hukum mengusut tuntas kasus ini secara transparan dan memberikan hukuman maksimal kepada para pelaku. “Perlindungan terhadap anak adalah amanat konstitusi yang tidak boleh dikompromikan,” tegasnya.
Selain penegakan hukum, Ina juga menyoroti pentingnya pendampingan psikologis bagi para korban dan keluarga. Ia mendorong penguatan mekanisme pengaduan agar kasus serupa tidak kembali terulang.
Kasus ini mencuat setelah aparat kepolisian menggerebek Daycare Little Aresha pada Jumat (24/4), menyusul laporan dugaan kekerasan terhadap anak. Sejumlah orang tua mengaku menemukan lebam pada tubuh anak mereka usai dititipkan di tempat tersebut.
Data sementara aparat menunjukkan, dari total 103 anak yang terdaftar, sekitar 53 anak diduga mengalami kekerasan fisik maupun perlakuan tidak manusiawi—angka yang memicu keprihatinan luas dan desakan pembenahan sistem pengawasan daycare secara nasional.
