Intime – Rektor Universitas Harkat Negeri (UHN) Sudirman Said menegaskan bahwa kemerdekaan sejati bukan sekadar bebasnya Indonesia dari penjajahan fisik. Kemerdekaan berarti warga negara bergerak atas kesadaran sendiri untuk mengurus hidup bersama, bukan karena digerakkan paksaan aturan atau kekuasaan. Ia menyebut prinsip ini sebagai usaha bersama, lawan dari watak upaya paksa yang menjadi ciri era kolonial.
“Warga membayar pajak karena takut sanksi adalah upaya paksa. Warga membayar pajak karena sadar itu iuran membiayai hidup bersama adalah usaha bersama. Warga memilih pemimpin karena telah menerima uang atau janji adalah upaya paksa terselubung. Warga memilih pemimpin karena ingin sungguh-sungguh mencari yang terbaik adalah usaha bersama,” kata Sudirman Said dalam orasi kemerdekaan, 17 Agustus 2026 di Universitas Harkat Negeri.
Sudirman menegaskan perbedaan antara upaya paksa dan usaha bersama bukan pada hasil di permukaan, melainkan pada dorongan di baliknya. Dalam usaha bersama, rakyat menjadi pelaku yang menggabungkan modal, sumber daya, dan kapasitasnya untuk kepentingan bersama, bukan sekadar objek atau penonton dari kebijakan yang dibuat dari atas.
Sudirman juga mengaitkan gagasan usaha bersama dengan lirik lagu Indonesia Raya, “Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya.” Ia menekankan pembangunan jiwa disebut lebih dulu, sebelum pembangunan raga. Jiwa yang dimaksud adalah nilai luhur seperti kejujuran, keengganan mencuri, rasa malu, integritas, dan keberanian karena benar. Tanpa jiwa yang lurus, menurutnya, kemajuan fisik dan ekonomi sebesar apa pun hanya akan bergerak seperti kapal tanpa kompas.
“Hari-hari ini, kondisi ‘kapal tanpa kompas’ tengah marak. Kelincahan otak diunggulkan, kebeningan nurani ditinggalkan. Kekuatan otot dipamerkan, tapi asas kewajaran dipinggirkan,” ujar Sudirman.
Sudirman menunjukkan data untuk menggambarkan persimpangan yang dihadapi bangsa. Pendapatan per kapita naik empat kali lipat, dari USD463 pada 1998 menjadi USD5.083 pada 2025, dan Indeks Pembangunan Manusia meningkat dari 66,5 menjadi 75,9 dalam periode 2010–2025. Namun jumlah kelas menengah susut dari 57,33 juta jiwa (2019) menjadi 47,85 juta (2024), skor PISA turun dari 402 (2009) menjadi 359, dan Indeks Persepsi Korupsi, Indeks Demokrasi, serta Indeks Kebebasan Pers sama-sama menurun dalam satu dekade terakhir.
“Pembangunan yang bersifat badaniah, ekonomi, dan fisik, terus mengalami kemajuan. Tapi, di sisi lain, pembangunan jiwa, pembangunan tata-kelola, penegakan hukum, pembangunan moral dan etik, sedang terus mengalami kemunduran,” ujarnya.
Usaha bersama, kata Sudirman, tidak bisa tumbuh jika kekuasaan publik dikelola sebagai aset pribadi untuk diri, keluarga, dan kelompok tertentu. Ia mengajak pengurus negara di eksekutif, legislatif, dan yudikatif mengembalikan fungsi institusi sesuai maksud awal pendiriannya, dan mendorong calon pemimpin serta wakil rakyat maju karena kesadaran memperbaiki hidup bersama, bukan karena daya tarik kekuasaan.
“Keteladanan pemimpin, adalah syarat agar rakyat percaya usaha bersama itu nyata, bukan sebatas slogan,” kata Sudirman.
Sudirman menjadikan Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) contoh untuk menguji gagasan ini. Koperasi yang sah semestinya tumbuh dari bawah, dari usaha anggotanya sendiri, bukan dibentuk dari atas ke bawah. Sudirman mengajak hadirin menilai sendiri apakah praktik KDMP di lapangan mencerminkan usaha bersama, atau justru upaya paksa dalam bentuk baru.
“Koperasi yang benar adalah koperasi yang tumbuh dari bawah, dari usaha bersama para anggota dan kemudian merimbun-membesar; bukan dari atas ke bawah,” kata Sudirman.
Sudirman menutup orasinya dengan mengandaikan jika keteladanan bisa ditunjukkan para oemimpin, maka generasi muda akan mengambil bagian dalam usaha bersama ini, mulai dari mendaftar sebagai aparat sipil negara, prajurit, polisi, penegak hukum, hingga profesional di badan usaha milik negara karena kesadaran membangun institusi, bukan karena ingin berkuasa. Ia mengajak anak muda membayangkan dunia usaha yang bergerak memajukan ekonomi dan membuka lapangan kerja karena gotong royong, bukan semata karena dipaksa aturan negara.
Menutup orasinya, Sudirman mengajak seluruh komponen bangsa, khususnya generasi muda yang hadir untuk bergerak nyata memberantas budaya kolusi, korupsi, dan nepotisme yang menghambat cita-cita kemerdekaan, sekaligus mendorong agar kewenangan publik benar-benar dikembalikan untuk kepentingan publik semata sebelum bangsa ini semakin jauh tersesat dari arah pendirian awalnya.
“Budaya KKN dan koncoisme harus diberangus. Karena hal ini akan menjadi penghalang pencapaian cita-cita merdeka dalam arti yang seluas-luasnya… Mari kita berupaya bersama menemukan jalan pulang itu sebelum tersesat terlalu jauh.” pungkas Sudirman.
Menata ulang arah Republik, tegasnya, bukan mencari jalan baru, melainkan menemukan kembali jalan pulang ke rumusan awal pendirian negara, sebelum bangsa ini tersesat terlalu jauh.
