Intime – Kalangan masyarakat sipil, akademisi, aktivis, hingga tokoh intelektual dari berbagai daerah di Indonesia akan berkumpul di Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta, Sabtu (30/5), dalam forum bertajuk Konferensi Republik: Meneguhkan Civil Society Pilar Republik.
Forum tersebut bukan sekadar diskusi akademik, melainkan ajang konsolidasi nasional yang menyoroti arah demokrasi, melemahnya institusi publik, hingga ketimpangan sosial-ekonomi yang dinilai kian terasa dalam kehidupan berbangsa.
Ketua Umum Panitia Konferensi Republik, Sudirman Said, menyebut momentum ini penting untuk mengembalikan peran masyarakat sipil sebagai kekuatan moral dan pengimbang kekuasaan negara.
“Republik ini digerakkan kehadirannya oleh civil society jauh sebelum negara hadir. Karena itu, kerapatan civil society harus kembali dihadirkan sebagai poros yang turut aktif menentukan hitam-putihnya republik,” kata Sudirman Said, Jumat (29/5).
Menurutnya, sejarah Indonesia menunjukkan kelompok intelektual dan masyarakat sipil selalu menjadi motor perubahan sosial sejak era kolonial hingga reformasi. Ia menilai saat ini bangsa Indonesia tengah berada di titik kritis untuk menentukan arah perjalanan demokrasi ke depan.
Sudirman juga menyinggung perjalanan sejarah bangsa yang bergerak melalui sejumlah tonggak penting, mulai dari “Berbangsa” pada 1908, “Bersatu” pada 1928, “Merdeka” pada 1945, “Membangun” pada 1966, hingga “Berdemokrasi” pada 1998.
“Setelah berdemokrasi, seharusnya negeri ini naik kelas. Pertanyaannya, apakah hari-hari ini kita benar-benar sedang naik kelas?” ujarnya.
Konferensi yang berlangsung sehari penuh itu akan dibuka Wakil Rektor UGM Arie Sujito, sementara pidato kunci disampaikan Ketua Dewan Pers Prof. Komaruddin Hidayat yang akan mengulas relasi masyarakat sipil dan kekuasaan di tengah situasi krisis demokrasi.
Forum pleno konferensi akan membahas empat isu utama, yakni krisis representasi demokrasi, ketimpangan ekonomi dan melemahnya basis sosial, pelemahan institusi strategis, serta fragmentasi sosial dan depolitisasi publik.
Selain itu, tujuh panel paralel juga disiapkan untuk mendalami berbagai isu strategis, mulai dari partisipasi publik, demokrasi ekonomi, supremasi hukum dan antikorupsi, krisis ekologi, demokratisasi pengetahuan, hingga model kewargaan aktif.
Sejumlah tokoh nasional dijadwalkan hadir sebagai pembicara, di antaranya Jaleswari Pramodhawardani, Andi Widjajanto, Alissa Wahid, Zainal Arifin Mochtar, Bhima Yudhistira, Titi Anggraini, Chandra Hamzah, hingga Yanuar Nugroho.
Konferensi akan ditutup oleh Ketua Dewan Guru Besar UGM Prof. Baiquni bersama Gita Wirjawan yang kini menjadi Visiting Scholar Stanford University. Keduanya akan membahas pentingnya membangun jejaring komunitas epistemik masyarakat sipil lintas negara di Asia Tenggara.
Panitia berharap Konferensi Republik tidak berhenti sebagai forum diskusi, tetapi melahirkan rumusan bersama mengenai posisi civil society sebagai pilar republik sekaligus langkah konkret untuk memperkuat demokrasi dan partisipasi publik di Indonesia.
