Intime – Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat, mengingatkan pemerintah agar tidak sembarangan memberikan insentif bagi skema family office yang tengah disiapkan di Bali.
Menurut Achmad, fasilitas pajak maupun berbagai kemudahan investasi hanya layak diberikan jika dana yang masuk benar-benar digunakan untuk sektor produktif yang memberi dampak nyata bagi ekonomi nasional.
“Dana yang hanya parkir di rekening, membeli properti mewah, atau masuk ke instrumen jangka pendek tidak layak mendapat fasilitas istimewa,” kata Achmad, Jumat (29/5).
Ia menegaskan, insentif hanya boleh diberikan kepada investasi jangka panjang yang menyerap tenaga kerja, memperkuat sektor produktif, dan menciptakan nilai tambah bagi Indonesia.
Achmad juga menyoroti besarnya risiko pencucian uang dalam skema pengelolaan kekayaan global seperti family office. Menurut dia, pemerintah tidak boleh hanya tergiur oleh besarnya dana yang masuk tanpa memastikan asal-usul dan transparansi kekayaan tersebut.
“Family office tidak boleh dibangun dengan logika asal uang besar masuk,” ujarnya.
Ia menjelaskan, struktur kekayaan global kerap sangat kompleks karena menggunakan perusahaan cangkang, trust, nominee, kendaraan investasi khusus, hingga rekening lintas yurisdiksi yang sulit ditelusuri.
Karena itu, pemerintah wajib menerapkan pengawasan ketat melalui keterbukaan beneficial ownership, sumber kekayaan, yurisdiksi asal dana, hingga tujuan penggunaan investasi.
“Bila pengawasan hanya mengandalkan pernyataan investor, maka Indonesia sedang membangun pintu besar tanpa kunci,” tegasnya.
Achmad menilai lembaga seperti PPATK, OJK, Bank Indonesia, Direktorat Jenderal Pajak, hingga KPK harus diberi akses pengawasan penuh terhadap aktivitas family office.
Ia juga mengingatkan agar Bali tidak dipandang semata sebagai lokasi eksotis untuk menarik orang kaya dunia. Menurutnya, Bali adalah ruang hidup masyarakat adat, pekerja pariwisata, petani, nelayan, dan pelaku UMKM yang juga harus dilindungi.
Berdasarkan data BPS, Gini Ratio Bali pada September 2024 tercatat sebesar 0,348, sementara jumlah penduduk miskin masih mencapai 176,21 ribu orang atau 3,80 persen.
“Ini menunjukkan Bali memang tumbuh, tetapi tetap memiliki ketimpangan dan kerentanan sosial,” katanya.
Achmad memperingatkan masuknya dana super kaya berpotensi memicu lonjakan harga tanah, properti, dan biaya hidup apabila tidak dikendalikan secara serius.
Ia menegaskan, Indonesia boleh membangun pusat pengelolaan kekayaan global, tetapi jangan sampai berubah menjadi tax haven atau surga perlindungan harta orang kaya dunia.
“Indonesia harus menjadi trusted investment hub, bukan tempat persembunyian harta,” ujarnya.
Menurut dia, perbedaan keduanya sangat jelas. Trusted investment hub menawarkan kepastian hukum, transparansi, dan investasi produktif. Sementara tax haven menjual pajak murah, kerahasiaan, dan celah regulasi.
Karena itu, Achmad meminta pemerintah membangun tiga pagar utama dalam kebijakan family office. Pertama, transparansi penuh atas pemilik manfaat dan asal-usul dana. Kedua, insentif pajak hanya untuk investasi produktif yang terukur. Ketiga, keterlibatan masyarakat Bali agar manfaat ekonomi tidak hanya dinikmati elite keuangan dan pengembang properti.
Ia juga meminta DPR tidak terburu-buru mengesahkan aturan family office tanpa pembahasan terbuka kepada publik.
“Publik berhak membaca desain insentif, risiko fiskal, mekanisme pengawasan, dan proyeksi manfaat ekonominya. Kebijakan yang menyangkut uang global tidak boleh diputuskan seperti proyek eksklusif elite,” katanya.
Achmad menutup pernyataannya dengan mengingatkan bahwa Indonesia memang membutuhkan modal asing, tetapi lebih membutuhkan martabat kebijakan dan perlindungan kepentingan nasional.
“Uang global boleh masuk, tetapi harus tunduk pada pajak yang adil, hukum yang kuat, dan kepentingan nasional. Tanpa itu, family office hanya akan menjadi pelabuhan mewah bagi kapal besar, sementara rakyat tetap menunggu kapan arus kemakmuran benar-benar berlabuh di hidup mereka,” pungkasnya.
