Intime – Komisi A DPRD DKI Jakarta mencermati optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal itu sebagai upaya menjawab kebutuhan operasional pemerintah daerah beserta seluruh perangkatnya.
Penguatan PAD merupakan langkah strategis untuk menjamin pelayanan publik terealisasi secara maksimal dan berkesinambungan. Termasuk dalam tata kelola pemerintahan dan berbagai program prioritas daerah
Dalam pembahasan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2027, optimalisasi PAD menjadi satu di antara sorotan Komisi A.
Sekretaris Komisi A Mujiyono mengatakan, penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta harus menjaga prinsip neraca berimbang antara pendapatan dan belanja daerah.
Menurut dia, penghitungan proyeksi keuangan daerah harus cermat. Sebab, APBD menggunakan pendekatan cash flow. Karena itu, estimasi pendapatan tidak boleh meleset jauh dari realisasi.
PAD dan Dana Bagi Hasil (DBH) menjadi komponen penting. Penghitungannya dengan tingkat akurasi tinggi.
“PAD jangan sampai meleset jauh. Dana perimbangan melalui DBH juga jangan meleset jauh,” ujar Mujiyono.
Ketepatan proyeksi pendapatan, berpengaruh langsung terhadap keberlanjutan program pemerintah daerah. Seluruh program dalam RKPD butuh kepastian ruang fiskal. Sehingga berjalan secara optimal.
Komisi A juga menyoroti komunikasi intensif dengan pemerintah pusat terkait penyaluran DBH. Langkah tersebut penting.
Dengan demikian, transfer dana tidak terlambat. Mendukung pelaksanaan program prioritas daerah. “Karena APBD itu politik anggaran. Paling tidak jangan sampai telat,” tandas Mujiyono.
Menanggapi hal itu, Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah Provinsi DKI Sigit Wijatmoko menyatakan, Pemprov DKI tetap optimistis menyusun RKPD 2027. Meski terdapat tekanan ekonomi skala nasional maupun global.
Setiap kegiatan dalam RKPD perlu seleksi lebih ketat. Mengutamakan dampak program bagi masyarakat.
“Mengutamakan tidak hanya output, tetapi juga dampak dari setiap kegiatan yang dilaksanakan,” kata Sigit.
Belanja yang berkaitan dengan jaring pengaman sosial tetap prioritas. Terutama pada sektor pendidikan, kesehatan, dan layanan dasar masyarakat.
“Betul-betul harus bisa kita jaga bersama,” pungkas Sigit. ***
