Intime – Usulan anggota DPR RI Romy Soekarno mengenai penggunaan Kartu ATM Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai mekanisme baru penyaluran bantuan kepada siswa akan dibahas di Komisi IX DPR.
Wakil Ketua Komisi IX DPR dari Fraksi PDI-P Charles Honoris mengatakan, usulan tersebut dapat dibahas bersama pemerintah dalam rapat kerja.
“Bisa saja nanti ketika raker (dibahas),” kata Charles, Rabu (19/8).
Menurut Charles, gagasan penggunaan Kartu ATM MBG layak dikaji secara serius. Ia menilai mekanisme penyaluran bantuan yang lebih langsung berpotensi memangkas rantai penyediaan dan distribusi makanan.
Dengan rantai distribusi yang lebih pendek, kata Charles, sejumlah titik risiko dalam pelaksanaan program MBG dapat dikurangi. Risiko tersebut antara lain berkaitan dengan keamanan pangan dan potensi penyimpangan anggaran.
“Secara prinsip, usulan tersebut merupakan ide yang baik dan layak untuk dipertimbangkan pemerintah,” ujar Charles.
Charles menilai berbagai alternatif perbaikan program MBG perlu dikaji, terutama yang dapat memangkas rantai distribusi sekaligus melibatkan orang tua dalam memastikan pemenuhan kebutuhan gizi anak.
Hal itu dinilai penting mengingat persoalan keamanan pangan masih menjadi perhatian dalam pelaksanaan program MBG.
“Ini menjadi penting mengingat kasus keracunan dalam program MBG hingga saat ini sudah berdampak terhadap lebih dari 45 ribu orang,” kata Charles.
Sebelumnya, Romy Soekarno mengusulkan agar bantuan MBG diberikan secara langsung kepada keluarga penerima melalui kartu ATM. Menurut dia, skema tersebut dapat membuat bantuan lebih tepat sasaran sekaligus menekan potensi kebocoran anggaran.
“Kartu ATM ini berfungsi sebagai ditransfer uangnya setiap hari Rp 15.000 ke dalam rekening yang dia terima dan Rp 15.000 itu bisa untuk dia masak di rumah, ibunya memasakkan untuk anaknya. Jadi tidak ada kebocoran sama sekali,” ujar Romy, dikutip 31 Juli 2026.
Dalam skema tersebut, bantuan Rp15.000 per hari ditransfer langsung ke rekening orang tua atau wali murid. Jika dalam satu keluarga terdapat dua anak penerima manfaat, bantuan yang diterima mencapai Rp30.000 per hari.
Romy mengatakan penyaluran dapat menggunakan data kependudukan dari Direktorat Jenderal Dukcapil berdasarkan NIK.
Orang tua atau wali murid nantinya mengambil surat keterangan dari kelurahan sebagai syarat membuka rekening di bank Himbara.
Selain melalui kartu ATM, Romy menawarkan opsi pengelolaan anggaran melalui dapur atau kantin sekolah. Menurut dia, mekanisme tersebut lebih sederhana karena makanan dikelola langsung oleh sekolah.
“Opsi kedua adalah di sekolah dapurnya, ya dibuat di sekolah yang mengelola adalah sekolah, gitu. Itu lebih simpel lagi,” kata Romy.
