Intime – Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Alex Indra Lukman meminta Kementerian Keuangan tidak berjalan sendiri dalam penanganan pascabencana banjir di Sumatera. Hal itu disampaikan setelah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyebut ada Rp 60 triliun anggaran penanganan bencana yang belum terserap hingga pertengahan 2026.
“Menteri Keuangan kepada media menyebut, ada Rp 60 triliun anggaran hasil efisien untuk penanganan bencana yang tak terserap. Sementara, permintaan tambahan anggaran Kementerian Kehutanan Rp 8,4 triliun tak kunjung diberikan hingga Mei 2026 ini,” kata Alex dalam keterangannya, Jumat (29/5).
Politikus PDIP itu menilai tambahan anggaran bagi Kementerian Kehutanan penting untuk mendukung program reforestasi kawasan hutan yang rusak dan menjadi salah satu penyebab banjir di Sumatera.
“Reforestasi ini akan menyelesaikan persoalan hulu dari bencana banjir. Artinya, kegiatan ini sangat urgen,” ujarnya.
Menurut Alex, pemulihan hutan bukan pekerjaan sederhana dan membutuhkan waktu bertahun-tahun hingga kembali seperti semula.
Dia juga meminta kementerian dan lembaga terkait memperkuat komunikasi serta koordinasi dengan Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) dan Kementerian Keuangan sebagai bendahara negara.
“Semua kegiatan yang dirancang harus dipastikan mendapatkan dukungan anggaran. Artinya, pengerjaan kegiatan bisa tuntas dan tak meninggalkan sisa anggaran lagi,” katanya.
DPR sebelumnya telah menyetujui rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana Sumatera yang diajukan Satgas PRR. Program tersebut mencakup 11.512 kegiatan dengan kebutuhan anggaran mencapai Rp 100,1 triliun selama tiga tahun.
Rinciannya, kebutuhan anggaran penanganan bencana pada 2026 sebesar Rp 38,9 triliun, tahun 2027 sebesar Rp 32,9 triliun, dan tahun 2028 sebesar Rp 28,2 triliun.
Alex juga mengapresiasi langkah Menteri Keuangan yang disebut telah menginstruksikan para direktur jenderal proaktif menuntaskan administrasi perencanaan penanganan bencana yang diajukan kementerian dan lembaga.
“Sekarang ini, Renduknya tuntas. Alokasi anggarannya juga sudah disepakati DPR. Menteri Keuangannya juga sudah mau proaktif jemput bola,” ujarnya.
Menurut Alex, publik kini menunggu apakah seluruh elemen pemerintah dapat bergerak dalam satu komando untuk menangani dampak bencana secara efektif.
“Sehingga, tak terdengar lagi nada fals dalam orkestrasi penanganan bencana ini,” katanya.
