Intime – Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat, menilai penggeledahan kantor Badan Gizi Nasional (BGN) oleh Kejaksaan Agung pada 3 Juni 2026 harus dilihat sebagai alarm serius dalam tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG).
“Pertanyaan itu harus dijawab dengan jernih. Program MBG bukan program biasa,” kata Achmad dalam keterangan tertulisnya yang diterima Intime, Kamis (4/6)
Ia menegaskan, MBG menyangkut masa depan generasi bangsa karena menyasar anak sekolah, balita, ibu hamil, dan ibu menyusui.
“Ketika uang publik dalam jumlah raksasa digelontorkan untuk gizi, negara sebenarnya sedang membuat janji sederhana: setiap rupiah harus sampai ke piring anak, bukan berhenti di kantong jaringan rente,” ujarnya.
Menurutnya, penggeledahan Kejagung terhadap BGN serta pencopotan eks Kepala BGN Dadan Hindayana bersama dua wakilnya, Sony Sanjaya dan Lodewyk Pusung, memperlihatkan indikasi masalah serius dalam tata kelola program.
Ia menyebut dugaan penyimpangan tidak berhenti pada persoalan administratif, tetapi menyentuh aspek pengaturan SPPG, yayasan terafiliasi, hingga pengadaan barang yang dinilai tidak sesuai kebutuhan.
“Ini alarm besar. Program sosial yang baik bisa rusak bukan karena idenya keliru, tetapi karena cara menjalankannya membuka terlalu banyak pintu rente,” tegasnya.
Achmad menggambarkan MBG sebagai “dapur raksasa negara” yang membutuhkan kontrol ketat.
“Dalam dapur negara yang memasak untuk jutaan orang dan mengelola ratusan triliun rupiah, bila tidak ada kontrol keras maka yang matang bukan hanya makanan, tetapi juga peluang korupsi,” katanya.
Ia menyoroti besarnya skala anggaran MBG yang mencapai Rp71 triliun pada 2025 dan dapat meningkat hingga Rp268 triliun pada 2026.
“Semakin besar anggaran, semakin besar godaan pengadaan, afiliasi, dan permainan harga,” ujarnya.
Terkait dugaan pengadaan berbagai barang penunjang seperti motor listrik, tablet, hingga televisi, Achmad menilai hal tersebut harus diuji secara ketat dari sisi manfaat langsung.
“Anak tidak makan motor listrik. Ibu hamil tidak bertambah sehat karena televisi besar. Semua belanja harus diuji: apakah ini langsung memperbaiki gizi, distribusi, dan akuntabilitas layanan?” pungkasnya.
